Sumber: Reuters | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - ANKARA. Menteri luar negeri Iran mengatakan bahwa permintaan Amerika Serikat (AS) untuk mengubah kesepakatan nuklir Iran dengan beberapa negara yang berkuasa pada tahun 2015 tidak dapat diterima. Pernyataan ini muncul sepekan menjelang tenggat waktu 12 Mei.
Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump memperingatkan bahwa jika sekutu Eropa tidak mengatasi kekurangan pada kesepakatan nuklir Iran hingga tenggat waktu 12 Mei, dia akan menolak perpanjangan kelonggaran sanksi produksi minyak Iran.
"Iran tidak akan menegosiasi ulang hal-hal yang disepakati bertahun-tahun lalu dan sudah diterapkan," kata Javad Zarif, Menteri Luar Negeri Iran, Kamis (3/5) seperti dikutip Reuters.
Inggris, Prancis dan Jerman masih berteguh pada kesepakatan lama. Tapi, untuk mempertahankan keberadaan AS dalam kesepakatan, ketiga negara berniat membuka pembicaraan program nuklir Iran setelah tahun 2025 ketika kesepakatan berakhir, serta peran Iran dalam krisis Timur Tengah.
"Jika sekutu AS, terutama Eropa berniat merevisi kesepakatan, salah satu opsi kami adalan mundur dari kesepakatan," kata Ali Akbar Velayati, penasihat senior Ayatollah Ali Khamenei dalam wawancara televisi.
Pihak Eropa membujuk Trump untuk melanjutkan kesepakatan yang terjadi di bawah pemerintahan Barack Obama. Eropa melihat bahwa sangat penting untuk mencegah ketidakstabilan Timur Tengah. Eropa juga menyebut bahwa selama ini Iran telah mematuhi kesepakatan, yang juga dibenarkan oleh intelijen AS dan badan pengawas nuklir AS.
"Kami tidak akan mengalihdayakan keamanan kami dan kami juga tidak akan menegosiasi ulang atau menambahkan hal lain pada kesepakatan yang telah kami jalankan dengan itikad baik," kata Zarif.
Iran mengatakan tidak akan menurunkan kemampuan misil, yang merupakan senjata pertahanan. "AS secara konsisten melanggar kesepakatan nuklir, terutama dengan mencegah pihak lain untuk berbisnis atau kembali ke Iran," imbuh Zarif.
Bank-bank dan pebisnis besar Eropa hingga kini menghindari Iran karena kekhawatiran sanksi AS. Hal ini menghambat aliran investasi ke Iran untuk mendorong ekonomi.
