kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.249.000 2,21%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

AS mendesak Dewan Keamanan PBB untuk meneruskan sanksi bagi Korut


Minggu, 22 Juli 2018 / 11:30 WIB
AS mendesak Dewan Keamanan PBB untuk meneruskan sanksi bagi Korut


Reporter: Agung Jatmiko | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Amerika Serikat (AS) meminta pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong Un pada hari Jumat (20/7) untuk melaksanakan janjinya untuk menyerahkan senjata nuklir dan juga mendesak dunia, termasuk China dan Rusia, untuk terus menegakkan sanksi sampai Kim melaksanakan janjinya.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley memperingatkan Dewan Keamanan PBB agar tidak melonggarkan sanksi terhadap Pyongyang setelah Rusia dan China menyarankan agar dewan itu dapat membahas langkah tersebut.

Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat meningkatkan sanksi terhadap Korea Utara sejak 2006 dalam upaya untuk menghentikan pendanaan untuk program rudal nuklir dan balistik Pyongyang.

Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut bertemu untuk pertama kalinya di Singapura bulan lalu dan Pompeo menindaklanjuti dengan pembicaraan yang tidak meyakinkan dengan Korut bulan ini. Dia menegaskan kembali pada hari Jumat bahwa dia telah membuat kemajuan.

“Kim berjanji bahwa dia siap untuk denuklirisasi. Kita perlu melihat Kim melakukan apa yang dia janjikan kepada dunia yang akan dia lakukan,” kata Pompeo, dilansir dari Reuters, Jumat (20/7).

Pompeo juga menyerukan agar negara-negara lain tidak melanggar sanksi yang ditetapkan Dewan Keamanan PBB kepada Korut dan Haley mengatakan cara terbaik pembicaraan antara AS dan Korut dapat didukung adalah dengan menegakkan sanksi, bukan menguranginya.

“Kami tidak dapat melakukan hal lain hingga kami melihat Korut memenuhi janji mereka untuk denuklirisasi. Kita harus melihat semacam tindakan,” kata Haley.

AS pekan lalu mengeluh kepada komite sanksi Korut bahwa sejak tanggal 30 Mei telah terjadi 89 pengalihan kapal ilegal ke kapal produk minyak olahan tahun ini oleh Pyongyang. Tindakan ini menurut AS jelas melanggar sanksi yang diterapkan oleh Dewan Keamanan PBB.

AS kemudian meminta komite sanksi untuk menghentikan ekspor minyak mentah ke Korut. Tetapi Rusia dan China menahan permintaan tersebut pada hari Kamis dan meminta penjelasan lebih detail tentang tuduhan AS.

“Bagi China dan Rusia untuk memblokirnya, apa yang mereka katakan kepada kami? Apakah mereka mengatakan kepada kami bahwa mereka ingin terus memasok minyak ini? Mereka mengklaim bahwa mereka membutuhkan lebih banyak informasi, kami tidak memerlukan informasi lagi,” kata Haley.

Haley menambahkan bahwa AS akan menekan China dan Rusia untuk mendukung sanksi terhadap Korut demi terciptanya denuklirisasi. Namun, Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyanskiy mengatakan kepada Reuters bahwa tidak ada alasan bagi Haley untuk mencela Rusia.

“Kami mematuhi semua keputusan. Kami hanya mengajukan pertanyaan sepenuhnya sesuai dengan peraturan komite sanksi. Kami tidak memblokir apa pun, kami hanya menahannya. Dia perlu belajar lebih banyak hal dasar,” ujar Polyanskiy.

Duta Besar China untuk PBB, Ma Zhaoxu mengatakan bahwa China berkomitmen untuk denuklirisasi semenanjung Korea. Dia juga mengungkapkan bahwa semua pihak harus sepenuhnya menerapkan resolusi yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB.




TERBARU

[X]
×