kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,78   -24,72   -2.68%
  • EMAS1.326.000 0,53%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Jokowi bekingi petugas pajak lawan pengemplang


Jumat, 21 November 2014 / 17:25 WIB
Jokowi bekingi petugas pajak lawan pengemplang
Pemasangan tanda penyitaan aset jaminan debitur oleh Satgas BLBI. Aset Obligor yang Diserahkan Satgas BLBI Mencapai Rp 1,85 Triliun.


Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) siap untuk mendukung penuh pegawai pajak dalam mengejar para pengemplang pajak. Hal itu disampaikan Jokowi kepada seluruh perwakilan pimpinan kantor wilayah (Kanwil) pajak, serta jajaran eselon I dan II Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Bahkan menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto, Jokowi dengan tegas mengatakan siap membekingi para petugas pajak dalam menghadapi pengusaha-pengusaha yang tidak membayar pajak. Hal itu disampaikan, karena banyaknya keluhan dari Kanwil, ketika harus mengejar kewajiban pajak kepada pengusaha di daerah.

Pertemuan antara Jokowi dan pimpinan DJP itu berlangsung di Istana negara, Jakarta kemarin (20/11). "Para petugas pajak itu diintimidasi, ada beking orang-orang besar di daerah, sekarang katakan kalian punya beking cuma satu, Jokowi," ujar Andi, Jumat (21/11) di Istana Negara, Jakarta.

Sebab, tugas pegawai pajak itu tidak mudah. Target yang dibebankan negara juga tidak gampang, mengingat penerimaan negara dari sektor perpajakan selalu minim. Jokowi meminta tahun 2015 nanti target penerimaan perpajakan harus naik Rp 600 triliun dari target saat ini.

Rapat koordinasi semacam ini menurut Andi harus diduplikasi di lembaga-lembaga lainnya. Pekan depan, rencananya Jokowi akan mengumpulkan seluruh Gubernur dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati). Tujuannya, agar ada titik temu atas semua masalah yang ada di lembaga-lembaga tersebut.

Dalam pertemuan-pertemuan itu, Jokowi tidak akan banyak bicara, paling hanya membuka acara dan bicara satu menit. Selebihnya, peserta pertemuan yang harus berbicara dan mengemukakan permasalahannya, serta apa yang perlu dibantu pemerintah pusat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×