Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menjelang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) menjadi Undang-Undang, pekan ini, fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saling melakukan lobi. Maklumlah, berbagai fraksi di DPR belum satu suara tentang beleid ini.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Arif Wibowo mengatakan, Fraksi PDIP bersama Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura menyetujui Perppu Ormas tanpa catatan. Menurut Arif, Fraksi PDIP akan berupaya melobi fraksi yang belum sejalan dengan pemerintah. "Kami terus melakukan lobi-lobi," katanya Minggu (22/10).
Menurut Arif, lobi politik juga dilakukan Fraksi PDIP ke Fraksi PKB dan Fraksi PPP yang menerima Perppu Ormas dengan catatan. Permintaan revisi oleh kedua partai ini bisa ditampung sepanjang revisi bertujuan memperjelas Perppu Ormas.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bilang, pemerintah berkompromi dengan DPR tentang kemungkinan revisi Perppu. Ia mencontohkan, pengurangan hukuman bagi Ormas yang melanggar aturan. "Kami terus lobi, kami juga siap (merevisi), asal sepakat dulu bahwa semua Ormas harus berdasarkan atas Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika," ujar dia.
Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria menuturkan, Fraksi Gerindra bersama Fraksi PKS dan Fraksi PAN tetap menolak Perppu Ormas lantaran beleid ini bertentangan dengan undang-undang yang mengatur kebebasan berserikat dan berkumpul. "Perppu ormas ini berbahaya, harusnya pemerintah membina dan membantu menyelesaikan masalah bukan justru membubarkan," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
