Sumber: Telegraph | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Sebuah laporan baru yang dirilis organisasi advokasi di Hong Kong memperingatkan, pemerintah Barat harus mengurangi perdagangan dengan China sehingga mereka tidak rentan terhadap intimidasi dari Beijing.
The Telegraph yang melansir laporan Hong Kong Watch memberitakan, Beijing telah dibantu untuk mencapai ambisi politiknya di kota Hong Kong dengan peningkatan yang stabil dalam investasi dari China daratan selama dua dekade terakhir.
“Arus masuk modal merah secara besar-besaran menjelaskan mengapa Beijing gagal mengesahkan undang-undang keamanan nasional pada tahun 2003 tetapi berhasil pada tahun 2020,” kata Johnny Patterson, direktur kebijakan Hong Kong Watch.
Dia menambahkan, “Kapitalisme negara menyatakan bahwa kepentingan Partai Komunis adalah prioritas pertama untuk setiap bisnis.”
Baca Juga: China mengalami peningkatan jumlah orang super kaya tercepat di dunia pada 2020
Karyawan perusahaan China di Hong Kong, misalnya, dilarang berpartisipasi dalam aksi protes pro-demokrasi yang mengguncang jalanan Hong Kong pada 2019.
Selain itu, menurut laporan itu, 35% outlet media Hong Kong juga memiliki saham utama di China daratan. Kondisi ini memungkinkan Beijing untuk membentuk lingkungan media melalui sensor dan kontrol editorial.
Perusahaan China juga dilarang mengeluarkan iklan di outlet media Hong Kong yang memuat liputan yang dianggap tidak menguntungkan oleh Beijing. Ini merupakan sebuah langkah yang menekan garis kehidupan bisnis untuk organisasi berita.
Baca Juga: Gerakan solidaritas antara para aktivitis di Asia melawan kediktatoran
Salah satu outlet yang menjadi sasaran boikot iklan ini adalah Apple Daily, tabloid Hong Kong milik taipan Jimmy Lai yang ditangkap dan didakwa dengan kejahatan keamanan nasional yang didefinisikan secara samar-samar pada bulan Desember.
Dengan latar belakang itu, laporan tersebut merekomendasikan, pembuat kebijakan dan perusahaan keuangan Barat harus mengarahkan modal asing menjauh dari China, di mana uang semacam itu dapat terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia, dan memberlakukan undang-undang untuk memungkinkan sanksi ekonomi.
Melansir The Telegraph, rekomendasi lain dari laporan Hong Kong Watch adalah pemerintah Barat harus memastikan bahwa dana pensiun negara tidak berinvestasi di perusahaan China yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Bursa efek juga harus mempertimbangkan untuk menghapus perusahaan semacam itu dari indeks pasar utama, yang sering digunakan sebagai tolok ukur bagi investor.
