Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - LONDON. Dana Moneter Internasional (IMF) mengusulkan kepada Uni Eropa untuk meningkatkan transparansi, pengawasan peraturan, dan aturan kepailitan di sistem Capital Markets Union (CMU) yang tengah dibuat Uni Eropa untuk menciptakan sistem pasar modal yang lebih kuat.
Upaya Uni Eropa untuk membuat CMU sejauh ini telah membuat sedikit kemajuan. Rencana tersebut dipandang menawarkan manfaat besar, seperti mendorong perusahaan untuk mengumpulkan lebih banyak dana melalui saham dan obligasi dibandingkan tergantung pada pinjaman bank.
Seperti dilansir Reuters, rencana CMU meluncur pada tahun 2015. Tetapi setelah mengadopsi 11 undang-undang Uni Eropa baru, sebagian besar perusahaan di Eropa masih mendapatkan uang mereka dari bank.
Ini kontras dengan Amerika Serikat (AS) di mana perusahaan memanfaatkan pasar keuangan, yang memiliki kapasitas lebih besar untuk menyebarkan risiko secara lebih merata di seluruh perekonomian.
IMF akan mempublikasikan analisis dalam satu atau dua minggu ke depan tentang potensi manfaat CMU dan memberikan rekomendasi tentang cara untuk memperbaikinya, menurut Poul Thomsen, Kepala Departemen Eropa IMF.
Berbicara di London School of Economics pada Jumat (14/6), ia mengatakan perbaikan difokuskan pada tiga bidang yakni transparansi, konsistensi peraturan dan kerangka kerja insolvensi.
Mengenai transparansi, IMF merekomendasikan untuk melembagakan pelaporan elektronik yang tersentralisasi, terstandarisasi, dan wajib untuk semua emiten dan bukan hanya emiten besar seperti yang direncanakan Uni Eropa saat ini.
Dia mengatakan itu akan menjadi "langkah tambahan utama" dan "alat yang relatif kuat untuk maju" mengingat bahwa keuangan berbasis pasar akan berputar di sekitar informasi yang tersedia untuk umum.
Thomsen mengatakan, rasio ekuitas di Uni Eropa saar ini bernilai sekitar 68% dari produk domestik bruto (PDB). Jauh lebih rendah dibandingkan di AS yang mendekati 170% PDB. Sementara, utang sektor swasta dari pasar modal di kawasan mata uang euro mencapai 85% dari PDB, juga lebih rendah dibandingkan lebih dari 100% di AS.
Thomsen mengakui menyelaraskan praktik kepailitan mungkin adalah bagian paling sulit dari CMU karena masing-masing memiliki pengaturan hukum nasional.
"Di sini harmonisasi akan berlangsung sangat lambat," kata dia.
