Sumber: Reuters | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - TAIPEI. Parlemen Taiwan mengeluarkan undang-undang anti-infiltrasi untuk memerangi ancaman dari China ketika negara tersebut bersiap untuk pemilihan presiden pada 11 Januari mendatang di tengah meningkatnya ketegangan dengan Beijing.
Dilansir dari Reuters, undang-undang ini merupakan bagian dari upaya selama bertahun-tahun untuk memerangi apa yang dilihat banyak orang di Taiwan sebagai upaya China untuk mempengaruhi politik dan proses demokrasi, melalui pendanaan gelap politisi dan media serta metode curang lainnya.
Baca Juga: AS bakal umumkan kesepakatan dagang dengan China secepatnya
Langkah ini kemungkinan akan menambah ketegangan pada hubungan antara Taiwan dan Beijing, yang mencurigai Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mendorong kemerdekaan resmi negara tersebut dan telah meningkatkan tekanan terhadapnya sejak ia menjabat pada tahun 2016 lalu.
"Munculnya China telah menjadi ancaman bagi semua negara, dan Taiwan menghadapi ancaman terbesar," kata Chen Ou-po dari Partai Progresif Demokratik (DPP) kepada parlemen setelah RUU tersebut disahkan.
"Taiwan berada di garis depan infiltrasi Tiongkok dan sangat membutuhkan undang-undang anti-infiltrasi untuk melindungi hak-hak masyarakat," lanjut dia.
Baca Juga: Pesanan ekspor meningkat, aktivitas pabrik China kembali menggeliat
Anggota parlemen dari DPP yang berada di belakang Tsai mendukung RUU tersebut, meskipun ada kritik oposisi sebagai alat politik untuk mendapatkan suara sebelum pemilihan presiden dan parlemen.
Anggota parlemen dari oposisi utama Kuomintang, yang mendukung hubungan dekat dengan China, tidak ikut serta dalam pemungutan suara tersebut.
RUU ini sendiri memberikan aspek legal bagi upaya untuk menghentikan kegiatan pendanaan China di pulau tersebut, seperti lobi atau kampanye pemilihan.
Aturan ini mengancam hukuman maksimum tujuh tahun penjara dan akan mulai berlaku setelah Tsai menandatanganinya di bulan Januari.
Baca Juga: Menanti dengan cemas pidato tahunan terbesar Kim Jong Un di Tahun Baru 2020
