kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kehabisan dana, staf PBB terancam tak bisa gajian pada bulan depan


Rabu, 09 Oktober 2019 / 20:22 WIB
Kehabisan dana, staf PBB terancam tak bisa gajian pada bulan depan
ILUSTRASI. U.S. President Donald Trump addresses the 73rd session of the United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York, U.S., September 25, 2018. REUTERS/Carlos Barria TPX IMAGES OF THE DAY


Sumber: Kompas.com | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - NEW YORK. PBB terancam tidak bisa membayar gaji staf mereka bulan depan karena tidak memiliki cukup uang. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan, hal itu bisa saja terjadi jika negara-negara anggotanya tidak ada yang membayar utang mereka. 

Guterres berbicara di hadapan komite anggaran Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang, Selasa (8/10) bahwa jika dirinya tidak berusaha sejak Januari untuk memotong pengeluaran maka PBB tidak akan dapat menggelar agenda pertemuan tahunan para pemimpin dunia bulan lalu. 

Baca Juga: Modal Ventura AS masih rajin suntik modal

"Bulan ini kita akan mencapai defisit terburuk dalam satu dekade. Kita mengambil risiko, memasuki November tanpa punya cukup uang tunai untuk membayar gaji," ujar Guterres. 

"Pekerjaan dan reformasi kita mungkin dalam bahaya," tambahnya. 

Guterres mengatakan, pihaknya telah memperkenalkan langkah-langkah luar biasa pada bulan lalu untuk mengatasi kekurangan dana tersebut. Langkah yang diambil Guterres di antaranya hanya mengizinkan perjalanan penting, serta membatalkan atau menangguhkan sejumlah pertemuan yang memungkinkan. 

Selama ini, Amerika Serikat masih menjadi kontributor terbesar PBB, dengan tanggung jawab untuk 22% dari total anggaran reguler pada 2019 sebesar lebih dari US$ 3,3 miliar (sekitar Rp 46,7 triliun). 

Baca Juga: Hadiah Nobel Kimia 2019 jadi milik tiga pengembang baterai lithium

Anggaran itu digunakan untuk membayar seluruh kegiatan dan pekerjaan PBB, termasuk urusan politik, kemanusiaan, perlucutan senjata, sosial ekonomi, dan komunikasi. 




TERBARU

[X]
×