Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - PARIS. Koalisi militer Eropa siap beraksi menghadapi krisis di sekitar perbatasan Benua Biru. Koalisi yang diluncurkan Rabu (7/11) ini berisi 10 anggota dengan Finlandia sebagai anggota terbaru.
Inisiatif yang diusulkan Prancis ini tidak akan bertentangan dengan aliansi NATO yang berdiri hampir 70 tahun. Tapi, para pendukung koalisi ini mengatakan pembentukan koalisi ini mencerminkan kekhawatiran akan isolasi Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintah Presiden Donald Trump.
European Intervention Initiative ini terbentuk secara resmi di Paris setelah negosiasi berbulan-bulan dengan Jerman. Prancis ingin Jerman menjadi pusat kekuatan koalisi ini.
Presiden Prancis Emmanual Macron mengusulkan gagasan ini lebih dari setahun lalu. Tapi, negara-negara Uni Eropa menyambut dingin usulan ini. Usulan ini muncul bersama dengan peluncuran pakta pertahanan Uni Eropa untuk mendukung investasi militer bersama.
Jerman, Belgia, Inggris, Denmark, Estonia, Belanda, Spanyol, dan Portugal telah memberikan lampu hijau atas langkah Prancis ini. Koalisi ini akan melibatkan perencanaan, analisis militer baru dan krisis kemanusiaan, serta respons militer atas krisis tersebut.
"Pada kondisi adanya ancaman dan pergolakan geopolitik, inisiatif ini harus mengirimkan pesan bahwa Eropa telah siap dan mampu," ungkap kementerian pertahanan Prancis seperti dikutip Reuters.
Mendekati batas waktu hengkangnya Inggris dari Uni Eropa membuka kembali rencana pembentukan koalisi militer ini. Inggris telah lama menentang kolaborasi militer di luar NATO. Koalisi ini juga muncul karena kekhawatiran bahwa Trump akan enggan mendukung pertahanan Eropa dalam menghadapi Rusia.
"Inisiatif ini tidak bertentangan atau menghindari upaya pertahanan Uni Eropa atau NATO. Ini akan memperkuat interoperabilitas antara negara-negara partisipan," imbuh si pejabat pertahanan.
Macron menyerukan kepada negara-negara Eropa untuk mengurangi ketergantungan pada AS. Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker juga menjadi pendukung utama adanya kemampuan pertahanan Eropa yang terpisah dari NATO.
