Reporter: Barratut Taqiyyah, Bloomberg | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
WASHINGTON. Dalam setahun terakhir, pemerintahan di 117 negara sudah mengeluarkan sekitar 216 reformasi kebijakan. Tujuannya tak lain untuk mempermudah jalannya bisnis, memperkuat transparansi dan hak kepemilikan, dan memperbaiki konflik komersial dan prosedur kebangkrutan pengusaha domestik.
Dalam laporan delapan seri bertajuk Doing Business 2011: Making a Difference for Entrepreneurs, International Finance Corporation (IFC) dan Bank Dunia mengulas mengenai masalah tersebut. laporan tersebut memberikan peringkat terhadap 183 negara berdasarkan aspek utama dalam menerapkan kebijakan bisnis untuk perusahaan domestik.
Secara global, negara-negara dengan pendapatan tinggi yang tergabung dalam Organization for Economic Co-Operation and Development tetap dengan mudah menjalankan bisnis. Sementara, negara-negara sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan merupakan negara yang paling sulit menjalankan bisnis. Namun, negara-negara berkembang secara tidak terduga mengalami peningkatan dalam bisnis. Dalam setahun terakhir, terdapat sekitar 66% reformasi kebijakan bisnis. Angka ini naik dari angka 34% pada enam tahun sebelumnya.
Sementara itu, dalam lima tahun terakhir, sekitar 85% dari perekonomian dunia mempermudah pengusaha lokal untuk beroperasi, melalui perbaikan 1.511 peraturan bisnis.
Doing Business 2011 juga menunjukkan seberapa besar dampak kebijakan bisnis mengalami perubahan di 174 negara sejak tahun 2005. China dan India merupakan dua negara yang masuk dalam daftar 40 negara dengan perbaikan ekonomi tertinggi dunia.
Sementara itu, lebih dari separuh perubahan kebijakan yang dilakukan dalam setahun terakhir mempermudah pengajuan ijin berbisnis, perdagangan, dan pembayaran pajak. Banyak dari perubahan itu yang melibatkan teknologi baru. "Teknologi baru menjadikan proses penyesuaian semakin mudah, menekan biaya, dan lebih transparan," jelas Janamitra Devan, Vice President for Financial and Private Sector Development World Bank Group.
Selama lima tahun terakhir, Singapura menduduki posisi paling atas terkait kemudahan berbisnis di negaranya. Baru kemudian disusul oleh Hongkong SAR China, Selandia Baru, Inggris, dan AS. Dari 25 perekonomian negara dunia, 18 diantaranya mempermudah bisnis pengusaha lokal.
"Pemerintahan di seluruh dunia konsisten mendorong pengusaha lokal," ujar Neil Gregory, Acting Director, Global Indicators and Analysis World Bank Group. Dia menambahkan, perekonomian dunia yang terkena dampak paling besar krisis finansial, khususnya Eropa Timur, sudah menargetkan untuk melakukan reformasi kebijakan dalam beberapa tahun terakhir untuk mempermudah usaha kecil dan menengah menciptakan lapangan kerja baru.
