Sumber: CNBC | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tampak sibuk pada Senin (6/3) kemarin. Dia menandatangani perintah eksekutif terbaru yang melarang masuk sementara warga dari sejumlah negara yang memiliki risiko aksi terorisme tinggi.
Kebijakan baru ini meliputi sejumlah titik berat yang berbeda dari kebijakan yang ditandatangani pada Januari lalu. Pada waktu itu, perintah eksekutif yang diberlakukan menyebabkan kebingungan di seluruh AS dan disuspensi oleh pengadilan federal.
Dalam kebijakan terbaru ini, diberlakukan pelarangan selama 90 hari untuk warga dari enam negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Mereka adalah Sudan, Suriah, Iran, Libya, Somalia, dan Yaman. Irak, yang masuk dalam daftar sebelumnya, pada kebijakan yang terbaru tidak masuk daftar.
Perintah eksekutif ini akan berlaku efektif pada 16 Maret 2017. Sejumlah perbedaan signifikan lain dibanding kebijakan sebelumnya adalah: mereka yang sudah memiliki kartu hijau dan izin menetap permanen dari keenam negara tersebut tidak terkena dampak pelarangan ini.
Selain itu, mereka yang sudah mengantongi visa per tanggal 27 Januari -tanggal di mana perintah eksekutif travel ban pertama ditandatangani- atau sebelumnya, diperbolehkan masuk ke AS.
Perintah eksekutif baru juga mengatakan pengungsi sudah mendapat persetujuan memasuki Amerika Serikat dengan pembatasan 50.000 jiwa untuk tahun ini.
Larangan masuk tanpa batas waktu untuk semua pengungsi asal Suriah dicabut.
"Revisi ini akan meningkatkan keamanan di AS dan aliansinya," jelas Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson.
Tillerson juga bilang, tujuan kebijakan ini adalah untuk menghapus peluang bahwa Islam radikal akan melakukan eksploitasi untuk tujuan menghancurkan.
Trump menegaskan, pelarangan ini penting untuk mencegah serangan terhadap AS.
