Sumber: Xinhua | Editor: Asnil Amri
MANILA. Pembuat kebijakan di sejumlah negara di Asia butuh membuat gebrakan baru yang lebih efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang tinggi dan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi.
Hal ini terungkap dalam sebuah studi baru yang dirilis hari ini (15/8) oleh Asian Development Bank (ADB) yang berbasis di Manila (ADB) dengan National University of Singapore (NUS). "Kemakmuran masa depan Asia hanya terjamin jika negara terus memerangi kemiskinan dan ini butuh intervensi yang proaktif dari negara," tegas Kazu Sakai, Dirjen Strategi dan Kebijakan di ADB dalam sebuah pernyataan.
Dalam kajian tersebut, jumlah kemiskinan ekstrem di beberapa negara Asia mencapai lebih dari 660 juta orang. Mereka hidup dengan pendapatan yang kurang dari US$ 1,25 dolar per hari. Penelitian itu bilang, ada potensi jumlah kemiskinan naik menjadi 1,5 miliar orang atau hampir satu dari setiap dua orang di Asia.
Dalam riset itu juga dijelaskan, sebagian besar negara di Asia tidak bisa mencapai Millenium Development Goals mereka (MDGs) pada tahun 2015, karena mereka masih bergulat dengan kurangnya sanitasi dasar, anak kurang gizi dan tingginya angka kematian bayi dan ibu.
"Ini menimbulkan pertanyaan bagi paradigma pembangunan saat ini yang difokuskan pada memaksimalkan pertumbuhan. Konsep pembangunan itu bisa membuat warga Asia terpuruk dalam kelaparan dan kemiskinan yang parah," kata studi itu.
Dalam studi itu, ADB merekomendasikan pemerintah di Asia mendukung pengembangan keterampilan, pendidikan berkualitas dan insentif bagi pengusahaPara pembuat kebijakan juga dianggap perlu mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) yang bisa menyerap lapangan kerja.
Tak hanya itu, pembuat kebijakan di Asia dianggap perlu menggenjot proyek infrastruktur, meningkatkan lingkungan, perlindungan sosial, menghapus ketidaksetaraan gender serta meningkatkan kesempatan kerja.
