AS Manfaatkan Diplomasi Perdamaian Myanmar untuk Akses Logam Tanah Jarang

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Amerika Serikat (AS) berupaya memanfaatkan diplomasi perdamaian di Myanmar untuk memperluas pengaruhnya sekaligus membuka akses terhadap cadangan logam tanah jarang (rare earth) di negara tersebut.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Washington untuk menyaingi dominasi China dalam perdagangan mineral strategis.

Strategi tersebut tertuang dalam dokumen Integrated Country Strategy untuk misi AS di Myanmar yang diterbitkan Departemen Luar Negeri AS.

Dokumen itu secara terbuka mengaitkan upaya mendorong perdamaian di Myanmar dengan peluang bagi perusahaan AS untuk mengakses sumber daya logam tanah jarang yang melimpah di negara tersebut.

Saat ini, sebagian besar mineral strategis Myanmar diekspor ke China. Padahal, cadangan logam tanah jarang tersebut banyak berada di wilayah yang terdampak konflik bersenjata.

Washington menargetkan tercapainya gencatan senjata yang membuka jalan menuju kesepakatan perdamaian permanen pada 2030. Untuk mencapai tujuan tersebut, misi AS akan memfasilitasi sedikitnya tiga forum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Forum tersebut diharapkan menghasilkan kesepakatan atau usulan kebijakan konkret terkait desentralisasi fiskal (fiscal federalism) dan pembagian wilayah administratif.

Kedua agenda itu dinilai dapat membuka peluang akses terhadap sumber daya mineral Myanmar sekaligus membantu memberantas pusat penipuan daring.

"Langkah ini akan menciptakan peluang untuk mengakses sumber daya logam tanah jarang Myanmar yang melimpah," demikian salah satu poin dalam dokumen strategi tersebut.

Upaya pendekatan AS ini menandai perubahan dari kebijakan Washington sebelumnya yang lebih mengutamakan isolasi terhadap pemerintahan militer Myanmar.

Reuters sebelumnya melaporkan bahwa pejabat AS telah menggelar pembicaraan secara tertutup dengan pemerintahan sipil nominal Myanmar yang dipimpin mantan jenderal pelaku kudeta 2021.

Pembicaraan tersebut juga melibatkan Michael Vance, pejabat intelijen tertinggi di Departemen Luar Negeri AS.

Kudeta militer pada 2021 memicu perang saudara yang menurut estimasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menewaskan sekitar 100.000 orang dan menyebabkan lebih dari 3,5 juta orang mengungsi.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan Washington membuka ruang dialog dengan seluruh pihak yang terlibat konflik. Pendekatan tersebut ditujukan untuk mendorong sejumlah prioritas AS, termasuk pemberantasan pusat penipuan daring, perbaikan iklim usaha bagi perusahaan AS, serta pembangunan proses perdamaian yang dapat menstabilkan Myanmar.

Meski membuka kembali komunikasi, AS masih memberlakukan sanksi keuangan terhadap pemimpin kudeta yang kini menjadi presiden, Min Aung Hlaing, sejumlah pihak di pemerintahan yang didukung militer, serta perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan mereka.

Dokumen strategi tersebut belum menjelaskan apakah Washington akan melonggarkan sanksi atau mengatasi hambatan kepatuhan lainnya yang selama ini membuat investor enggan masuk ke Myanmar.

Selain membuka akses mineral, AS juga ingin meningkatkan ekspor ke Myanmar untuk mengurangi defisit perdagangan dengan negara tersebut. Keduta

an Besar AS menargetkan sedikitnya tiga kesepakatan komersial atau investasi bagi perusahaan AS, masing-masing bernilai lebih dari US$ 5 juta.

Washington juga memprioritaskan kerja sama penegakan hukum untuk memberantas pusat penipuan daring yang menyasar warga AS serta memperluas kerja sama pemulangan warga Myanmar dari Amerika Serikat.