kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.517.000   8.000   0,32%
  • USD/IDR 18.222   -30,00   -0,16%
  • IDX 5.344   93,51   1,78%
  • KOMPAS100 691   12,68   1,87%
  • LQ45 550   7,31   1,35%
  • ISSI 171   3,48   2,08%
  • IDX30 311   4,35   1,42%
  • IDXHIDIV20 421   3,52   0,84%
  • IDX80 80   1,46   1,86%
  • IDXV30 115   2,05   1,82%
  • IDXQ30 105   1,04   1,00%

China persempit shadow banking


Jumat, 04 November 2016 / 15:31 WIB


Sumber: Reuters | Editor: Dupla Kartini

BEIJING.  Pemerintah China terus mempersempit ruang gerak bisnis bank bayangan alias shadow banking. Maklum, aktivitas shadow banking kian mencemaskan China.

Kebijakan paling baru, seperti dilansir Reuters, Jumat (4/11), regulator pasar saham China yakni The China Securities Regulatory Commission (CSRC) melarang penggunaan over the counter (OTC) derivatif sebagai saluran pembiayaan. Reuters menerima info tersebut dari CSRC dan sudah dikonfirmasi ke dua sumber yang tahu soal ini.

Kebijakan baru ini untuk membatasi risiko bisnis shadow banking. OTC derivatif merupakan transaksi pembiayaan di luar bursa sehingga tak  termonitor otoritas bursa. Praktik ini acap digunakan di bisnis shadow banking China.

Tak cuma melarang penggunaan OTC derivatif, CSRC juga meminta para broker untuk memperkuat kontrol risiko atas OTC derivatif. Regulator juga melarang perusahaan sekuritas memfasilitasi transaksi di luar ketentuan CSRC.

Asal tahu saja, kegiatan  shadow banking China makin mengkhawatirkan karena menekan mata uang yuan. Sebab, nilai transaksi yang dilakukan perbankan tak resmi ini terbilang fantastis.

Bulan lalu, Financial Times melaporkan, seorang pejabat senior pada Badan Administrasi Valuta Asing China alias State Administration of Foreign Exchange (SAFE) menyebut, nilai transaksi ilegal yang dilakukan shadow banking mencapai lebih dari 1 triliun yuan atau setara US$ 148 miliar.

Praktik shadow banking merajalela karena kebutuhan pendanaan masyarakat China amat tinggi, terutama pinjaman untuk pembelian properti. Sementara, Pemerintah China tak mampu memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut.




TERBARU

[X]
×