Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. PBB menyampaikan rencana untuk mengumpulkan anggota Dewan Keamanan untuk membahas nasib 600.000 muslim Rohingya yang masih ada di Myanmar pasca kudeta militer.
Dilansir dari Reuters, juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, 15 anggota Dewan Keamanan PBB akan bertemu pada Selasa (2/2) waktu New York.
"Ada sekitar 600.000 orang Rohingya yang tetap di Negara Bagian Rakhine, termasuk 120.000 orang yang secara efektif dikurung di kamp. Mereka tidak bisa bergerak bebas dan memiliki akses yang sangat terbatas ke layanan kesehatan dan pendidikan dasar," ungkap Dujarric.
Mewakili PBB, Dujarric mengungkapkan kekhawatirannya atas keadaan para penduduk Rohingya yang akan semakin buruk di tengah gejolak politik di Myanmar.
Saat ini, PBB menyerukan pembebasan semua yang ditahan, termasuk Aung San Suu Kyi yang menjadi tokoh sentral. Dujarric mengatakan, utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, akan tetap terlibat secara aktif dan kemungkinan akan memberi pengarahan kepada Dewan Keamanan dalam pertemuan tersebut.
Baca Juga: PBB kecam penahanan Aung San Suu Kyi dan kudeta militer Myanmar
Pembahasan kemungkinan akan berjalan cukup alot mengingat China, yang didukung Rusia, selama ini melindungi Myanmar dari tindakan Dewan Keamanan PBB yang signifikan setelah penumpasan militer tahun 2017.
Dengan hak veto yang dimilikinya, China bisa saja menghambat proses pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Keamanan PBB.
Militer Myanmar mengambil alih kekuasaan pada Senin (1/2) melalui kudeta terhadap Pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis. Saat ini, militer Myanmar telah menyatakan keadaan darurat dan akan berlangsung hingga satu tahun.
Juru bicara Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi, Myo Nyunt, menyatakan, Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, dan para pemimpin NLD lainnya telah ditangkap pada Senin dini hari.
Pada pemilihan umum November tahun lalu, NLD memenangkan cukup kursi untuk membentuk pemerintahan. Tetapi, militer mengatakan, pemungutan suara itu curang.
