Sumber: Bloomberg | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
ATHENA. Yunani masih menghadapi isu pelik yang harus segera dihadapi. Saat ini, pemerintah Yunani masih tersandung masalah dengan kreditur internasional terkait pengurangan pegawai negeri sipil agar dana bailout dapat terus mengalir.
Dalam kesepakatan bailout sebelumnya, pemerintah Yunani harus memecat sekitar 150.000 PNS pada tahun 2015 mendatang. Hal ini akan menentukan nasib Yunani berikutnya, apakah Negeri Para Dewa tersebut akan mendapat dana bailout senilai 2,8 miliar euro atau US$ 3,6 miliar pada bulan ini.
Pembicaraan mengenai hal ini sudah berlangsung selama sepekan. Namun, masih menemui jalan buntu alias tidak ada kesepakatan.
"Pemangkasan lapangan kerja di sektor publik menjadi bagian utama dari program ini dan hal itu pula yang menjadi bagian tersulit secara politik yang bisa tercapai. Saya khawatir, pembahasan ini masih akan terus direview, direview, dan direview lagi tanpa ada titik temu," jelas Holdger Schmieding, chief economist Berenberg Bank di London.
Kementrian Keuangan Yunani pada 10 Maret lalu menyatakan, pemerintah menargetkan pembahasan mengenai isu ini akan selesai dalam beberapa hari ke depan.
Sementara itu, sejumlah politisi termasuk Pimpinan Demokrat Kiri Fotis Kouvelis, menentang dilakukannya perumahan PNS. Kouvelis menilai, PHK terhadap tenaga kerja di sektor publik hanya akan memperparah resesi yang saat ini sudah berlangsung untuk tahun ke enam.
Sekadar informasi, berdasarkan persyaratan bailout yang diadopsi pada tahun lalu, Yunani harus merumahkan pekerja sektor publik sebanyak 25.000 pada tahun ini hingga akhirnya mencapai total 150.000 pada akhir 2015 mendatang.
