Berita Ekonomi

IMF: Prospek Ekonomi Bisa Lebih Lesu daripada Skenario Awal

Senin, 15 April 2019 | 06:15 WIB
IMF: Prospek Ekonomi Bisa Lebih Lesu daripada Skenario Awal

Reporter: Grace Olivia | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. International Monetary Fund (IMF) memperingkatkan kemungkinan ekonomi dunia lebih lesu daripada perkiraan semula. Salah satu pemicunya adalah tingkat utang global saat ini yang kian meningkat, dan otomatis, semakin berisiko.

Kepala Departemen Moneter dan Pasar Modal IMF Tobias Adrian menyebut, saat ini tingkat utang pemerintah maupun korporasi global terus meningkat Kondisi ini membuat sistem keuangan dan perekonomian global makin rentan. Di Amerika Serikat (AS) misalnya, rasio utang perusahaan non keuangan terhadap produk domestik bruto (PDB) 2018 berada pada tingkat rekor tertinggi 73%.

Menurut IMF kerentanan sistem keuangan dan perekonomian, meningkat di negara maju maupun berkembang. Jika ini terus berlanjut, maka akan menambah dampak perlambatan ekonomi global.

Adrian menyarankan negara emerging market membatasi ketergantungan utang luar negeri jangka pendek, dan memastikan cadangan mata uang asing dan buffer fiskal memadai. Sebab, investasi portofolio meningkat.

"Negara-negara bisa menggunakan nilai tukar fleksibel untuk menyerap guncangan," kata Adrian di laporan Global Financial Stability Report, yang dikutip Minggu (14/4).
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov turut mengingatkan pemerintah Indonesia akan adanya beban utang di dalam negeri yang membesar. Apalagi, per Februari 2019, rasio utang pemerintah pusat menembus 30,33% terhadap PDB.

Meski rasio utang terhadap PDB masih jauh di bawah batas aman, kemampuan APBN untuk membayar utang dalam jangka panjang semakin berat.  Hal ini terlihat dari rasio utang terhadap belanja pemerintah pusat yang terus meningkat, dari 11% pada tahun 2014 menjadi 17% saat ini.

Belum lagi utang jatuh tempo di bawah setahun semakin banyak. Tahun 2014, utang jatuh tempo di bawah setahun hanya 5,6%. Tahun lalu, porsi tersebut naik menjadi 8,4%. "Itu juga akan menyebabkan pemerintah harus memberikan insentif berupa yield yang lebih tinggi," kata Abra.

Terbaru