Sumber: Reuters | Editor: Dessy Rosalina
London. Krisis yang masih bergelayut di Eropa memicu negara-negara di benua biru tersebut terus memangkas utang mereka. Demi meringankan beban utang, pemerintah Inggris berencana menjual kepemilikan saham di Lloyd Banking Group. Saat ini, Pemerintah Inggris tercatat memiliki saham sebanyak 39% di Lloyd. Kepemilikan tersebut melalui skema suntikan dana pemerintah alias bailout pada krisis finansial 2008 silam.
Menurut sumber The Sunday Times, Menteri Keuangan Inggris, George Osborne disebut-sebut bakal mengumumkan secara resmi rencana penjualan saham Lloyd kepada publik pada 19 Juni mendatang. Penjualan 39% saham Lloyd diperkirakan bakal mencapai £17 miliar. Jumlahnya setara dengan US$ 26 miliar.
Catatan saja, 19 Juni bertepatan dengan momentum pidato kebijakan tahunan Osborne di hadapan komunitas bisnis London di Mansion House. Yang menarik, pasca penjualan saham di Lloyd, pemerintah Inggris bakal melepas sahamnya di Royal Bank of Scotland (RBS). Di RBS, pemerintah Inggris mendekap 81% saham bank tersebut dengan suntikan dana talangan mencapai £ 45,8 miliar atau setara US$ 70 miliar pada 2008. Hingga kini, Departemen Keuangan Inggris menolak berkomentar terhadap rencana tersebut.
Kebijakan tentang kepemilikan saham pemerintah di kedua bank bakal dipengaruhi oleh hasil Komisi Parlemen tentang standar perbankan yang menurut rencana terbit pekan ini. "Dalam kasus RBS, komisi akan mengajukan pemisahan label kredit buruk dan baik untuk menghindari pembelian aset buruk," ujar sumber Reuters.
Mengutip harian The Independent, laporan Policy Exchange yang terbit Senin (10/6), menyebutkan partai koalisi bakal menghadapi opsi privatisasi bank. Privatisasi ini akan menjadi yang terbesar dalam sejarah Inggris. Detailnya, ada dua opsi yang paling mungkin diambil pemerintah.
Pertama, pemerintah memprivatisasi Lloyd dan RBS sehingga keduanya menjadi bank sehat dan mampu berkompetisi. Jika kedua bank tersebut sehat, saham pemerintah di Lloyd dan RBS bakal dibagikan kepada masyarakat secara gratis.
Teknisnya, setiap penduduk Inggris yang berusia di atas 18 tahun dan memiliki nomor asuransi nasional bakal mendapat jatah saham yang nilainya setara dengan £1,650. Nantinya, masyarakat yang memiliki saham bank tersebut wajib menyetorkan pajak hasil dari keuntungan saham tersebut.
"Tapi kebijakan privatisasi ini cacat karena tidak mungkin bisa terjadi dalam waktu dua tahun sebelum pemilu tahun 2015 mendatang," ujar James Barty, mantan bankir investasi dan penulis Police Exchange. Opsi lain yang kemungkinan diambil pemerintah adalah menjual saham Lloyd dan RBS dengan harga diskon kepada institusi dan investor ritel.
