/2026/10/18/864174619.jpg "Inilah Penyebab Demo yang Berujung Rusuh & Pembakaran Di Paris & Kota Besar Prancis")
Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto
KONTAN.CO.ID - Paris. Demonstrasi besar melanda sejumlah kota di Prancis pada Sabtu (17/10/2026). Aksi yang diikuti sekitar 550.000 orang tersebut diwarnai bentrokan antara demonstran dan polisi, pembakaran bangunan, penjarahan toko, serta perusakan fasilitas publik.
Mengutip laporan BBC, aksi unjuk rasa awalnya dipicu oleh keluhan pelajar mengenai buruknya kondisi sekolah dan kekurangan tenaga pengajar. Namun, gerakan tersebut kemudian meluas dengan melibatkan kelompok pekerja dan masyarakat yang memprotes tingginya biaya hidup serta memburuknya layanan publik.
Kementerian Dalam Negeri Prancis mencatat sekitar 550.000 orang mengikuti demonstrasi di berbagai wilayah. Sementara itu, Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu menyatakan sedikitnya 1.200 orang telah ditangkap dalam gelombang kerusuhan tersebut. Angka itu merupakan laporan awal yang dikutip BBC pada 17 Oktober 2026.
Di Paris, polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan kelompok demonstran yang terlibat dalam aksi kekerasan. Sejumlah toko dijarah, kendaraan dibakar, dan bangunan mengalami kerusakan.
Kerusuhan juga dilaporkan terjadi di Lyon, Marseille, Rennes, Toulouse, Montpellier, Grenoble, dan sejumlah kota lainnya.
Baca Juga: Melunak, Donald Trump Batalkan Sanksi dan Tarif Dagang yang Terkait Rusia
Berawal dari protes pelajar
Gelombang demonstrasi bermula pada September 2026 ketika para pelajar di sebuah sekolah menengah di Créteil, kawasan tenggara Paris, memprotes kekurangan tenaga pengajar.
Para siswa menyoroti minimnya sumber daya pendidikan, fasilitas sekolah yang rusak, serta kurangnya tenaga pengajar, terutama di wilayah berpenghasilan rendah.
Sejumlah sekolah dilaporkan menghadapi persoalan infrastruktur, mulai dari kebocoran atap, plafon rusak, hingga furnitur yang tidak layak digunakan. Kondisi ruang kelas yang terlalu panas saat gelombang panas dan terlalu dingin ketika musim dingin juga menjadi keluhan siswa.
Selain itu, para pelajar menilai jam sekolah yang panjang dan sistem penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi melalui Parcoursup terlalu rumit dan tidak adil.
Mengutip laporan media Prancis, protes dilakukan melalui aksi mogok belajar, blokade sekolah, serta demonstrasi di sejumlah kota. Gerakan tersebut kemudian meluas setelah para pelajar menyerukan keterlibatan lebih banyak masyarakat.
Pemerintah Prancis sebelumnya berupaya meredakan ketegangan dengan menjanjikan tambahan tenaga pengajar pengganti.
Menteri Pendidikan Prancis Édouard Geffray pada 8 Oktober 2026 mengumumkan rencana penempatan sekitar 3.000 guru pengganti di sekolah menengah yang paling membutuhkan. Namun, kebijakan tersebut belum menghentikan gelombang demonstrasi.
Tonton: Trump Longgarkan Sanksi Rusia, Zelenskiy Murka!
Protes meluas akibat kenaikan biaya hidup
Keluhan terhadap sektor pendidikan kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih luas. Masyarakat turut menyuarakan keresahan mengenai kenaikan harga bahan bakar, mahalnya kebutuhan pangan, serta memburuknya layanan kesejahteraan sosial.
Konfederasi Umum Buruh atau Confédération Générale du Travail (CGT), salah satu serikat pekerja terbesar di Prancis, turut mendukung aksi tersebut.
Gerakan ini juga memperoleh dukungan dari kelompok yang terinspirasi oleh gilets jaunes atau gerakan rompi kuning. Gerakan tersebut sebelumnya mencuat pada 2018 sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai membebani masyarakat dan memperburuk ketimpangan sosial.
Keterlibatan berbagai kelompok membuat demonstrasi tidak lagi terbatas pada persoalan pendidikan, tetapi berkembang menjadi ekspresi ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah.
Baca Juga: 10 Saham Bank AS Pilihan Miliarder di 2026, Capital One Terfavorit
Kerusuhan melanda sejumlah kota
Di Paris, aksi utama pada siang hari sebagian besar berlangsung damai. Namun, situasi memburuk menjelang sore hingga malam ketika sejumlah kelompok melakukan pembakaran, penjarahan, dan perusakan.
Kendaraan serta sejumlah bangunan menjadi sasaran pembakaran. Sejumlah toko pakaian dan makanan juga dilaporkan dijarah. Polisi antihuru-hara kemudian dikerahkan untuk mengendalikan situasi.
Di Lyon, kebakaran terjadi di kantor pariwisata kota. Wali Kota Lyon Gregory Doucet menyebut insiden tersebut sebagai tragedi.
Sementara itu, di Marseille, sejumlah toko dan kantor polisi mengalami kerusakan. Sebagian demonstran juga dilaporkan memasuki lobi balai kota.
Kerusakan bangunan turut dilaporkan di Grenoble, Avignon, Pau, Montpellier, dan Valence. Di Limoges, kebakaran besar melanda balai kota hingga menyebabkan sebagian atap bangunan runtuh.
Di Saint-Étienne, seorang pemuda mengalami luka serius pada tangannya setelah terkena ledakan benda kecil, menurut laporan mengenai insiden tersebut.
Kementerian Dalam Negeri Prancis menyebut sejumlah aksi kekerasan dilakukan secara terarah oleh kelompok bertopeng. Insiden yang terjadi meliputi serangan terhadap polisi, penjarahan toko, serta perusakan bangunan publik.
Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengecam kekerasan tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus dihormati, tetapi tindakan pembakaran, penjarahan, dan penyerangan tetap harus diproses secara hukum.
Tonton: Tiongkok Soroti Utang Negara Maju, IMF Diminta Waspadai Risiko Global
Macron desak pelaku kekerasan dihukum
Presiden Prancis Emmanuel Macron turut mengecam aksi perusakan dan penjarahan yang terjadi di sejumlah kota.
Macron menyerukan agar pelaku kekerasan, termasuk mereka yang menyerang kantor pemerintahan dan tempat usaha, dimintai pertanggungjawaban.
Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk memulihkan ketertiban sekaligus merespons tuntutan masyarakat terkait kualitas pendidikan, ketimpangan sosial, dan meningkatnya biaya hidup.
Di sisi lain, janji penempatan ribuan guru pengganti menunjukkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah awal untuk menjawab keluhan di sektor pendidikan. Namun, meluasnya demonstrasi mengindikasikan bahwa persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan sekolah, tetapi juga tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Gelombang protes tersebut memperlihatkan bagaimana keluhan terhadap layanan publik dapat berkembang menjadi gerakan sosial berskala nasional ketika beriringan dengan persoalan biaya hidup dan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.
Sumber: https://internasional.kompas.com/read/2026/10/18/151954870/duduk-perkara-demo-perancis-berujung-ricuh-dan-penjarahan?page=all#page2.
