Reporter: Adi Wikanto, Reuters | Editor: Adi Wikanto
BAGHDAD. Parlemen Irak mengejar dana US$ 17 miliar yang hilang pasca invasi Amerika Serikat (AS) tahun 2003. Dana tersebut merupakan hasil penjualan minyak Irak yang dikirim dari AS untuk membantu rekonstruksi pasca penggulingan Saddam Hussein. Irak telah meminta PBB untuk membantu menelusuri pencarian dana tersebut.
Komite Integritas Parlemen telah mengirimkan surat permohonan ke kantor PBB di Baghdad bulan lalu. Isi surat itu, meminta PBB menemukan dan memulihkan uang minyak yang diambil dari Dana Pembangunan Irak atawa Development Fund of Iraq (DFI). Surat itu juga menyatakan, adanya indikasi lembaga-lembaga AS melakukan korupsi dana tersebut.
Komite juga menyebut, hilangnya dana itu merupakan kejahatan finansial. "Komite kami memutuskan untuk mengirim masalah ini ke Anda, dan mengembalikan uang yang telah hilang," kata surat itu yang salinannnya diterima kantor berita Reuters.
Sayangnya, pejabat PBB enggan mengomentari masalah ini. Namun, Parlemen Irak optimis dengan masalah ini. Mereka mengirimkan surat bersama bukti-bukti yang mencapai 50 lembar halaman.
Catatan saja, DFI berdiri pada tahun 2003 atas permintaan Otoritas Koalisi Sementara atawa Coalition Provisional Authority (CPA). CPA merupakan lembaga AS yang dipimpin Paul Bremer untuk mengatur Irak pasca invasi.
Tahun 2004, pemerintahan mantan Presiden George W. Bush mengirimkan uang tunai miliaran dollar ke Irak. Uang itu berasal dari penjualan minyak Irak, dana surplus minyak dari PBB untuk pangan, serta hasil sitaan aset Irak.
Juli lalu, laporan audit dari Inspektur Jenderal Khusus AS untuk Rekonstruksi Irak mengatakan, Departemen Pertahanan AS tidak bisa menyediakan akun yang benar dari minyak dan gas Irak senilai US$ 8,7 miliar pasca invasi 2003.
Ali al-Dabbagh, Juru Bicara Pemerintah Irak mengatakan kepada televisi Al Jazeera, kepemimpinan Paul Bremer memang tidak ada yang mengontrolnya. "Saya pikir, AS perlu memberi jawaban, dimana dan bagaimana uang itu digunakan," kata Ali.
Osama al-Nujaifi, Juru Bicara Parlemen Irak, bilang, Komite telah menyelidiki terhadap penggunaan US$ 20 miliar dana DFI. "Beberapa dana dihabiskan dan ada dokumentasinya, tapi sebagian lagi tidak ada. Oleh karena itu, perlu dipertanyakan, bagaimana habisnya uang itu," kata Osama.
