Sumber: Channelnewsasia.com,Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - MOSCOW. Kementerian Keuangan Rusia pada hari Senin mengatakan akan mempertimbangkan proposal cryptocurrency dari bank sentral negara itu selama mereka tidak bertentangan dengan pendekatannya sendiri, membuka jalan bagi undang-undang yang mengatur aset digital.
Perselisihan mendidih atas peraturan cryptocurrency di Rusia memanas pada hari Jumat ketika kementerian keuangan mengajukan proposal legislatif kepada pemerintah yang bertentangan dengan permintaan bank sentral untuk larangan total.
Bank Rusia telah mengusulkan pelarangan perdagangan dan penambangan cryptocurrency karena ancaman mata uang digital terhadap stabilitas keuangan. Tetapi kementerian keuangan lebih memilih undang-undang yang mengatur cryptocurrency, yang memungkinkan mereka sebagai alat investasi, tetapi bukan sebagai alat pembayaran.
Rancangan undang-undang kementerian keuangan bertujuan untuk menciptakan pasar legal untuk mata uang digital, katanya pada hari Senin.
Baca Juga: Kementerian Keuangan dan Bank Sentral Rusia Berselisih Soal Cryptocurrency
Satu proposal adalah untuk transaksi yang melibatkan pembelian atau penjualan cryptocurrency yang memerlukan identifikasi pelanggan, sebuah langkah yang dapat mengurangi salah satu nilai jual utama cryptocurrency.
Proposal lain termasuk pertukaran mata uang kripto asing yang harus mendapatkan lisensi di Rusia, dan memperkenalkan tes literasi keuangan yang menentukan berapa banyak individu yang diizinkan untuk berinvestasi.
Warga yang berhasil lulus tes akan diizinkan untuk berinvestasi hingga 600.000 rubel (US$ 7.853) dalam mata uang digital setiap tahun, kata kementerian keuangan. Mereka yang gagal akan memiliki batas investasi yang ditetapkan sebesar 50.000 rubel per tahun.
Bank sentral juga menentang penambangan cryptocurrency, di mana komputer yang kuat bersaing dengan komputer lain yang terhubung ke jaringan global untuk memecahkan teka-teki matematika yang kompleks.
Bank telah memperingatkan konsumsi energi yang tidak efisien dan dampak lingkungan dari pertambangan, sementara kementerian keuangan lebih memilih untuk mengizinkan pertambangan di bawah dasar perpajakan.
Bank sentral tidak segera menanggapi permintaan komentar.
