Reporter: Dessy Rosalina | Editor: Dessy Rosalina
KAIRO. Kisruh politik di Mesir terus bergulir. Kabar terbaru, Mesir secara resmi menunjuk Ketua Mahkamah Agung (MA) Adly Mansour sebagai presiden interim atau sementara. Pelantikan dilakukan pada Kamis (4/7) waktu setempat.
Dalam pidatonya, Mansour berjanji melayani rakyat Mesir. "Saya bersumpah kepada Tuhan, menjunjung sistem republik, menghormati konstitusi dan undang-undang, mengamankan kepentingan rakyat dan mempertahankan kemerdekaan bangsa serta kesatuan wilayah," ujar Mansour, seperti dikutip www.ahram.org (4/7). Mansour juga memuji militer, media, dan rakyat Mesir. "Media berperan penting karena tidak menutupi kegagalan rezim sebelumnya," tandasnya.
Catatan saja, Mansour diangkat menjadi presiden setelah Mohamed Morsi digulingkan dari kursi presiden. Panglima Angkatan Bersenjata Mesir, Jenderal Abdel Fattah al-Sisi, mengumumkan pemberhentian Mohamed Morsi dari kursi kepresidenan Mesir pada Rabu lalu. Militer juga menangkapi dan memburu petinggi Ikhwanul Muslimin, partai pendukung Morsi.
Mansour akan mengemban jabatan presiden sementara sampai digelar pemilihan umum berikutnya. Sementara itu, Morsi ditahan di sebuah fasilitas militer. “Morsi dan semua kaki tangannya akan menjadi tahanan rumah,” ujar Gehad El-Haddad, putra sulung salah satu pembantu Morsi, seperti diberitakan oleh AFP.
Morsi menduduki kursi presiden pada awal 2012. Kepemimpinan Morsi diwarnai berbagai konflik dari pihak oposisi. Puncaknya, demonstrasi ribuan orang di Lapangan Tahrir, Kairo. Rakyat Mesir menuntut Morsi mundur. Oposisi menilai, peran Ikhwanul Muslim terlalu dominan. Morsi juga dinilai tak mengakomodasi semua pihak.
Selain itu, Morsi dianggap gagal memulihkan kondisi Mesir. Pemasukan pariwisata dan investasi menurun drastis. Kondisi ekonomi yang kian memburuk semakin menyulut kemarahan rakyat. Harga bahan pangan dan bahan bakar terus melambung. Kondisi politik Mesir semakin memanas setelah Dekrit Presiden, November 2012. Lewat dekrit tersebut, Morsi menyatakan parlemen tidak sah atau ilegal. Kisruh politik Mesir menjadi sorotan karena berpotensi mengganggu distribusi minyak 2,24 juta barel per hari dari Laut Merah ke Eropa dan Amerika Utara.
