Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Amerika Serikat (AS) memotong lebih dari US$ 200 juta dana bantuan kepada Palestina. Pemangkasan dana bantuan ini dilakukan di tengah hubungan memburuk AS dengan pemimpin Palestina.
Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan, dana bantuan yang awalnya direncanakan untuk program di Tepi Barat dan Gaza, akan dialihkan untuk proyek-proyek prioritas tinggi di tempat lain.
"Kami telah melakukan peninjauan bantuan AS kepada Otoritas Palestina dan di Tepi Barat dan Gaza untuk memastikan dana ini dihabiskan sesuai dengan kepentingan nasional AS dan memberikan nilai kepada pembayar pajak AS," kata pejabat itu dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Reuters.
Ketika ditanya kemana uang itu akan diarahkan dan apakah akan mengalir ke proyek-proyek Palestina lainnya, pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan, "Kami akan bekerja dengan Kongres AS untuk mengalihkan dana ini ke prioritas kebijakan lainnya."
Pemotongan dana bantuan itu datang pada saat pemimpin Palestina membuat marah Gedung Putih dengan memboikot upaya perdamaian, sejak Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan memindahkan kedutaan di sana.
Status Yerusalem - rumah bagi situs-situs yang suci bagi agama-agama Muslim, Yahudi, dan Kristen - adalah salah satu hambatan terbesar bagi perjanjian damai antara Israel dan Palestina.
Palestina menyatakan Yerusalem Timur sebagai ibukota negara merdeka yang mereka cari. Sementara, Israel mengklaim Yerusalem adalah ibukotanya yang abadi dan tak terpisahkan.
Menantu dan penasihat senior Trump, Jared Kushner memimpin upaya membuat rencana perdamaian yang dimaksudkan untuk memulai negosiasi antara Israel dan Palestina demi mengakhiri konflik selama beberapa dekade. Keputusan tentang kapan inisiatif tersebut akan diluncurkan belum dipastikan.
Keputusan AS menggunting dana bantuan itu hampir pasti memperburuk situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza. Lebih dari 2 juta orang Palestina di Jalur Gaza menderita kesulitan ekonomi yang dalam.
Sementara itu, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Hanan Ashrawi menuduh pemerintahan Trump menggunakan pemerasan murahan sebagai alat politik. "Rakyat dan pemimpin Palestina tidak akan diintimidasi dan tidak akan menyerah pada pemaksaan," katanya.
AS pada bulan Januari 2018 lalu telah mengumumkan akan menahan dana sebanyak US$ 65 juta dari US$ 125 juta yang telah direncanakan untuk dikirim ke United Nations Relief and Works Agency (UNRWA). Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini mendapatkan dana hampir seluruhnya berupa sumbangan sukarela dari negara-negara anggota PBB, dengan Amerika Serikat sebagai penyumbang terbesar .
UNRWA dan Palestina telah mengingatkan bahwa pemotongan dana bantuan dapat memperburuk kesulitan di Gaza.
UNRWA didirikan pada 1949 setelah perang Arab-Israel pertama, yang menyebabkan 700.000 orang Palestina dipaksa meninggalkan rumah mereka atau melarikan diri. Badan ini membantu sekitar 5 juta pengungsi Palestina yang terlantar akibat pertempuran.
