/2026/11/12/1480607535.jpg "Media Australia Pun Soroti Pengunduran Diri Gibran Dari Wapres, Sebut Selembar Kertas")
Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto
KONTAN.CO.ID - Sydney. Keputusan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis (12/11/2026) mendapat sorotan dari media luar negeri. ABC, media asal Australia menyebut, pengunduran diri Gibran bermula dari selembar kertas.
ABC memberitakan, polemik Gibran menucul setelah sejumlah pihak menggugat pencalonan putra sulung Presiden Indonesia ke-6, Joko Widodo ke jalur hukum.
Undang-Undang Pemilu mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden memiliki pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau sederajat.
Persoalan muncul terkait dokumen pendidikan Gibran dari luar negeri yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019.
Sejumlah pemohon kemudian membawa persoalan tersebut ke Mahkamah Konstitusi.
Dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan kelulusan SMA atau sederajat.
Baca Juga: Jensen Huang Mengundurkan Diri dari Nvidia
Namun, MK tidak mengabulkan permohonan untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden. Mahkamah menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut. MK juga menyatakan persoalan itu tidak lagi dapat diselesaikan melalui mekanisme sengketa hasil Pilpres setelah Gibran dilantik sebagai wakil presiden pada Oktober 2024.
Persoalan tersebut kembali berlanjut melalui jalur peradilan tata usaha negara.
Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diajukan Subhan Palal terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
MA membatalkan "selembar kertas" Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran. MA juga memerintahkan pihak tergugat mencabut surat keterangan tersebut.
Putusan itu kemudian ditindaklanjuti pemerintah melalui pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan pada 11 November 2026.
Rangkaian putusan tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam polemik persyaratan pendidikan Gibran. Sejumlah anggota DPR kemudian mendorong proses politik melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat.
Tonton: Gibran Mundur, Prabowo Berhak Pilih 2 Calon Wapres! MPR Punya Waktu 60 Hari
Gibran mengajukan pengunduran diri kepada MPR
Di tengah proses politik tersebut, Gibran akhirnya menyampaikan pengunduran diri sebagai wakil presiden kepada MPR pada Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan Gibran menyerahkan surat secara langsung dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 20 menit di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan wakil presiden atas permintaan sendiri.
Muzani mengatakan Gibran tidak menyampaikan alasan khusus mengenai keputusan pengunduran dirinya saat bertemu dengan pimpinan MPR.
Sementara itu, pemerintah menyatakan proses pengunduran diri tersebut akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan konstitusi.
Baca Juga: Minat Kuliah di AS dan Inggris Merosot, Mahasiswa Beralih ke Asia dan Eropa
Bagaimana proses pemilihan pengganti Gibran?
Pengunduran diri wakil presiden menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan. Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto tetap menjalankan tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Wakil presiden pengganti dipilih dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
Dalam prosesnya, presiden terlebih dahulu mengajukan dua nama calon beserta dokumen persyaratan kepada MPR. Selanjutnya, MPR melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan persyaratan calon sebelum menyelenggarakan pemilihan melalui sidang paripurna.
Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tersebut akan ditetapkan sebagai wakil presiden untuk melanjutkan masa jabatan yang tersisa.
Dengan demikian, pengunduran diri Gibran tidak serta-merta memicu pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Konstitusi telah mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong melalui pemilihan di MPR.
Sumber: https://internasional.kompas.com/read/2026/11/12/211611370/media-tetangga-ri-ulas-sosok-gibran-dari-usaha-kuliner-sampai-selembar?page=all#page2.
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)
