Sumber: Al Jazeera | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin pada hari Rabu bersikeras dia masih memiliki dukungan yang diperlukan untuk memimpin negara setelah anggota sekutu kunci koalisinya mengatakan mereka tidak akan lagi mendukungnya menyusul teguran langka dari raja, yang semakin memperburuk ketegangan politik di tengah pandemi virus corona yang melonjak.
Muhyiddin, yang pemerintahan Perikatan Nasionalnya rapuh telah berada di bawah tekanan sejak ia diangkat sebagai perdana menteri pada Maret 2020, mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa ia masih mendapat dukungan dari mayoritas 222 anggota parlemen negara itu dan bahwa legitimasinya untuk memimpin.
Komentar tersebut mengikuti audiensi dengan raja dan kesibukan aktivitas politik di sekitar istana dan kantor perdana menteri. “Mosi kepercayaan kepada saya akan diajukan pada bulan September,” kata Muhyiddin dalam pidato yang disiarkan di televisi lokal.
“Dengan mosi ini, legitimasi status saya sebagai perdana menteri dan Perikatan Nasional sebagai pemerintah akan dipastikan sesuai undang-undang dan konstitusi," tambahnya.
Baca Juga: PM Malaysia Muhyiddin Yassin menolak untuk mengundurkan diri
Malaysia telah berada dalam kekacauan politik selama berbulan-bulan di tengah kecurigaan atas kekuatan dukungan legislator untuk Muhyiddin, yang koalisinya dibentuk setelah perebutan kekuasaan dan pengunduran diri pendahulunya, mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad.
Pada bulan September dan Oktober, pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mengatakan dia memiliki jumlah untuk memerintah, sementara Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), yang memiliki kursi terbanyak dalam koalisi yang berkuasa, telah menarik, atau mengancam akan menarik dukungannya untuk Muhyiddin berkali-kali.
Beberapa mempertanyakan keputusan menunggu sebulan sebelum mengadakan mosi tidak percaya. "Menunggu 1 bulan untuk menguji apakah dia masih memerintahkan kepercayaan rumah itu tidak bertanggung jawab dan egois," tulis New Sin Yew, seorang pengacara dan ahli konstitusi di Twitter.
MUDA, salah satu partai politik terbaru Malaysia, juga menyerukan agar DPR segera bertemu, bukan dalam waktu satu bulan. “Jika perdana menteri mengatakan dia memiliki mayoritas, dia perlu menunjukkannya di parlemen sekarang,” kata MUDA dalam sebuah pernyataan.
“Kami percaya pemerintah PN telah gagal dan harus mundur,” tambah pernyataan tersebut.
