Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - LONDON. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson bermaksud untuk menghapus persyaratan isolasi diri bagi orang yang terinfeksi COVID-19. Rencananya, kebijakan ini akan diberlakukan minggu depan.
Melansir Reuters, Inggris akan menjadi negara besar Eropa pertama yang mengizinkan orang yang mengetahui bahwa mereka terinfeksi COVID-19 untuk bebas mengunjungi toko-toko, transportasi umum, dan pergi bekerja. Suatu langkah kebijakan yang menurut banyak penasihat kesehatannya sangat berisiko.
"Covid tidak akan tiba-tiba menghilang, dan kita perlu belajar untuk hidup dengan virus ini dan terus melindungi diri kita sendiri tanpa membatasi kebebasan kita," kata Johnson dalam sebuah pernyataan.
Johnson juga akan memberikan rincian lebih lanjut tentang bagaimana Inggris akan menjaga terhadap varian virus corona di masa depan melalui pengawasan berkelanjutan, di tengah laporan bahwa pemerintah ingin mengakhiri pengujian gratis dan mengurangi studi kesehatan masyarakat.
Baca Juga: Ada 48.484 Kasus Covid-19 20 Februari, Ini Obat Sakit Tenggorokan Gejala Omicron
Saat ini orang-orang di Inggris secara hukum diharuskan untuk mengisolasi diri setidaknya selama lima hari jika diperintahkan oleh pejabat kesehatan masyarakat, dan disarankan untuk mengisolasi bahkan tanpa perintah khusus jika mereka memiliki gejala COVID-19 atau dinyatakan positif.
Menghapus persyaratan hukum isolasi diri COVID-19 dan menggantinya dengan panduan sukarela akan membawa penyakit ini sejalan dengan cara Inggris memperlakukan sebagian besar infeksi lainnya.
Sekitar 85% populasi Inggris berusia 12 tahun atau lebih telah memiliki setidaknya dua dosis vaksin COVID-19, dan dua pertiga populasi - termasuk sebagian besar dari mereka yang paling berisiko - telah memiliki tiga dosis.
Baca Juga: Ratu Elizabeth dari Inggris Terjangkit COVID-19
Korban tewas Inggris lebih dari 160.000 kematian dalam 28 hari infeksi adalah yang tertinggi kedua di Eropa setelah Rusia. Dibandingkan dengan ukuran populasi Inggris, itu adalah 6% lebih tinggi dari rata-rata untuk Uni Eropa.
Pembatasan COVID-19 tidak populer dengan banyak anggota Partai Konservatif Johnson, yang menganggapnya tidak proporsional mengingat penggunaan vaksin yang meluas.
"Intervensi farmasi, yang dipimpin oleh program vaksinasi, akan terus menjadi garis pertahanan pertama kami," kata pemerintah. "Kesadaran akan pedoman kesehatan masyarakat harus tetap ada, seperti halnya semua penyakit menular seperti flu."
