kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Terima proposal keadaan darurat dari Muhyiddin, raja Malaysia lakukan konsultasi


Minggu, 25 Oktober 2020 / 05:41 WIB
Terima proposal keadaan darurat dari Muhyiddin, raja Malaysia lakukan konsultasi
ILUSTRASI. Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah Ri?ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. ?REUTERS/Lim Huey Teng


Sumber: Kompas.com | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah akan berkonsultasi dengan penguasa kerajaan lain untuk membahas proposal Perdana Menteri Muhyiddin Yassin soal keadaan darurat. 

Melansir Reuters, sumber istana mengatakan bahwa pada Sabtu, perdana menteri Malaysia telah meminta raja untuk mengumumkan keadaan darurat. Muhyiddin bertemu dengan raja pada Jumat untuk menyampaikan proposal darurat, yang mencakup penangguhan parlemen.

Langkah tersebut dikecam pemimpin oposisi Anwar Ibrahim, yang menuding itu adalah upaya perdana menteri untuk mempertahankan kendali di tengah perebutan kekuasaan. Proposal itu muncul ketika Malaysia menghadapi lonjakan kasus virus corona, ekonomi lesu yang dilanda pandemi, serta keraguan atas kemampuan Muhyiddin untuk memimpin mayoritas di parlemen dan meloloskan anggaran untuk 2021. 

Baca Juga: Daerah-daerah di Spanyol mendesak pemerintah menetapkan keadaan darurat akibat Covid

Istana tidak mengidentifikasi rekomendasi yang dibuat oleh Muhyiddin, dan mengatakan raja akan segera mengadakan konsultasi dengan penguasa Melayu lainnya. "Al-Sultan Abdullah sangat memahami perlunya pemerintah negara untuk terus mengatasi ancaman Covid-19," kata istana dalam sebuah pernyataan. 

Council of Rulers, yang mengelompokkan 9 kepala keluarga kerajaan Malaysia, memiliki kekuasaan untuk tidak memberikan persetujuan dari undang-undang apa pun dan mempertimbangkan tentang kebijakan nasional. Sebuah sumber yang mengetahui masalah itu mengatakan para penguasa akan bertemu pada Minggu (25/10).

Kantor Muhyiddin belum mengomentari proposal darurat tersebut. 

Baca Juga: Korea Utara mengklaim debu China bisa sebarkan Covid-19, meminta warga tetap di rumah

Tanpa justifikasi 

Politisi oposisi mengatakan tidak ada alasan yang sah bagi pemerintah untuk memberlakukan keadaan darurat, dan itu dimaksudkan untuk menghindari pertikaian di parlemen. Pemerintah dijadwalkan untuk mengusulkan anggaran 2021 pada 6 November, ketika parlemen berkumpul kembali pada awal bulan depan. 




TERBARU

[X]
×