Reporter: Asnil Bambani Amri | Editor: Asnil Amri
KONTAN.CO.ID - BANGKOK. Pemerintah Thailand mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk percepatan pembangunan rendah karbon. Tidak hanya pelaku usaha, tetapi juga usaha menuju pembangunan rendah karbon diharapkan dilakukan oleh perusahaan swasta dan juga masyaralat.
Hal ini disampaikan oleh Prasert Jantararuangtong, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Ekonomi dan Masyarakat Digital, Thailand saat membuka acara simposium Environment, Social and Governance (ESG) 2024 bertemakan Driving Inclusive Green Transition di Queen Sirikit National Covention Center, Senin (30/9).
“Pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat harus bergandengan tangan, karena dampak perubahan iklim berdampak pada kita semua,” kata Jantararuangtong. Ia menjelaskan, pembangunan rendah karbon penting dilakukan karena berkaitan dengan peluang meningkatkan kualitas hidup manusia.
Baca Juga: Bumi Siak Pusako (BSP) Optimistis Capai Produksi Minyak 8.500 Per Barel di 2024
Sehingga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan juga kelestarian lingkungan. Dalam acara simposium yang dihadiri ribuan pengunjung tersebut, ada 3.500 perwakilan perusahaan, swasta dan masyarakat yang turut hadir dan menyatakan komitmen dukungannya untuk pembangunan rendah karbon.
Ada banyak usulan yang disampaikan dalam simposium tersebut. Mulai dari transisi energi, ekonomi sirkular, pengolahan sampah serta pembangunan pertanian rendah karbon. Selain dari kalangan pemerintah dan juga pelaku usaha, simposium dihadiri oleh narasumber dari World Economy Forum (WEF), United Nations Development Programme (UNDP), pelaku usaha, UMKM dan juga akademisi dari Amerika Seikat (AS) dan juga dari Thailand.
Proyek Saraburi Sandbox
Dalam Simposium ESG 2024 tersebut, salah satu kegiatan yang menjadi percontohan adalah adanya proyek ekonomi sirkular 'Saraburi Sandbox.' Ini adalah proyek percontohan sebagai acuan untuk mewujudkan masyarakat Thailand yang rendah karbon.
Dalam proyek tersebut, ada empat pendekatan, yaitu; membuka hambatan hukum dan peraturan, melakukan promosi akses terhadap keuangan ramah lingkungan, pengembangan teknologi dan infrastruktur ramah lingkungan, serta penguatan kemampuan beradaptasi UKM.
Baca Juga: BPS: Harga Gabah Turun, Tapi Harga Beras Masih Naik
“Pemerintah sangat yakin bahwa kekuatan kolaborasi akan mendorong Thailand mencapai tujuan tersebut pertumbuhan berkelanjutan dan ketahanan dalam menghadapi perubahan global di semua dimensi,” kata Jantararuangtong.
Dalam simposium tersebut, diharapkan ada adu gagasan yang bisa mengidentifikasi beragam upaya menuju pembangunan rendah karbon. "Selama dua bulan terakhir, lebih dari 3.500 perwakilan dari semua sektor telah menyatukan upaya dan gagasan mereka untuk mengidentifikasi strategi untuk segera mendorong Thailand menuju masyarakat rendah karbon, memanfaatkan momentum kemajuan tahun lalu yang telah membuahkan hasil nyata hasil,” kata Thammasak Sethaudom, Presiden & CEO SCG di acara yang sama.
Sethaudom menambahkan, ada dua rekomendasi disusun dan disampaikan kepada pemerintah Thailand. Pertama, transisi ke energi ramah lingkungan sambil mempromosikan ekonomi sirkular. Kedua, memanfaatkan pembelajaran dari Saraburi Sandbox.
Baca Juga: PUPR Lanjutkan Rencana Pembangunan Tanggul Laut Usai Pelantikan Prabowo
“Saraburi Sandbox menawarkan kota yang rendah karbon pertama di Thailand, sebagai kawasan percontohan untuk mengatasi kebijakan, sistem industri, dan infrastruktur hijau tantangan sambil memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal,” jelas Sethaudom.
Untuk itu, ada empat inisiatif utama yang perlu dilakukan agar lahir kota-kota lain yang rendah karbon. Pertama, menghilangkan hambatan hukum dan peraturan. Dalam hal ini. pemerintah harus mempercepat proses penciptaan energi ramah lingkungan, modernisasi jaringan listrik. Dengan begitu, diharapkan semua sektor mengakses energi ramah lingkungan dengan lebih mudah.
Kedua, mempromosikan akses terhadap keuangan ramah lingkungan. Pemerintah Thailand diharapkan mendukung alokasi anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia dalam dunia usaha agar mereka dapat memperoleh sertifikasi karbon internasional standar.
Baca Juga: Ada Pemda Akalin Inflasi demi Insentif, Suharso: Mereka Dapat Hukuman
Selain itu, badan-badan dalam negeri harus dibentuk untuk mensertifikasi standar-standar tersebut, untuk membantu mengurangi biaya yang terkait dengan kredit karbon. “SCG siap berperan sebagai mentor, memberikan dukungan dan berfungsi sebagai penghubung untuk membina kerja sama antar berbagai sektor,” jelas Sethaudom.
Ketiga, meningkatkan teknologi & infrastruktur ramah lingkungan. Diantaranya dengan membuat sistem penyimpanan energi, seperti baterai untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi terbarukan.
“Selain itu, harus dilakukan upaya meningkatkan sistem logistik ramah lingkungan yang komprehensif untuk memanfaatkan solusi yang bersih dan hemat energi, sehingga dapat mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan, biaya dan waktu,” tambahnya.
Selain itu, efisiensi pemilahan sampah harus ditingkatkan dengan mendorong pemisahan sampah basah dan sampah sampah kering. Hal ini dapat dicapai dengan mendirikan pusat pemilahan dan pengelolaan sampah yang terintegrasi teknologi tepat guna, seperti teknologi pemisahan sampah dan sistem pengolahan sampah.
Keempat, memperkuat UMKM dan pengembangan tenaga kerja dalam memahami energi bersih “Selain itu, mempromosikan adopsi inovasi dan teknologi, seperti Kecerdasan Buatan (AI) dan otomasi yang akan membantu meningkatkan daya saing UKM
“Pendekatan ini akan membantu mengidentifikasi peluang, keterbatasan, dan solusi,” ujar Sethaudom.
