Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - TAIPEI. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan bahwa Taiwan akan terus memainkan perannya sebagai anggota komunitas internasional dan memastikan stabilitas regional. Hal itu dikatakan Tsai kepada delegasi senator Prancis pada Kamis yang berkunjung ke Taiwan di tengah meningkatnya ketegangan dengan China.
Empat senator Prancis, yang dipimpin mantan menteri pertahanan Prancis Alain Richard, tiba di Taiwan pada hari Rabu meskipun ada keberatan kuat dari China, yang memandang pulau itu sebagai wilayahnya sendiri dan selalu marah dengan kunjungan pejabat asing.
Kunjungan para senator itu dilakukan setelah empat hari berturut-turut, mulai Jumat lalu, dari misi angkatan udara China secara massal ke zona pertahanan udara Taiwan - langkah yang menarik perhatian Amerika Serikat dan sekutunya.
Baca Juga: Presiden Tsai: Jika Taiwan jatuh ke China, konsekuensinya akan menjadi bencana besar
Berbicara kepada para senator di kantor kepresidenan, Tsai berterima kasih kepada Prancis atas keprihatinannya tentang situasi di Selat Taiwan dan dukungan atas partisipasi internasionalnya.
"Kami akan terus memenuhi tanggung jawab kami sebagai anggota komunitas internasional untuk memastikan perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Kami juga berharap dapat memberikan lebih banyak kontribusi kepada dunia bersama dengan Prancis," tambahnya seperti dilansir Reuters, Kamis (7/10).
Richard, kepala Grup Persahabatan Taiwan Senat Prancis, merupakan menteri pertahanan Prancis dari 1997 hingga 2002 di bawah Presiden Jacques Chirac. Richard telah mengunjungi Taiwan dua kali sebelumnya, pada tahun 2015 dan 2018.
Tsai mengatakan Taiwan sangat tersentuh bahwa Richard memutuskan untuk datang, terlepas dari apa yang dia gambarkan sebagai "tekanan" dari China.
Baca Juga: China bisa melumpuhkan Taiwan, Taipei butuh senjata jarak jauh
Pada bulan Maret, Kedutaan Besar China di Paris memperingatkan agar anggota parlemen tidak bertemu dengan pejabat Taiwan, yang pada saat itu memicu penolakan dari Kementerian Luar Negeri Prancis.
"Anggota parlemen Prancis memutuskan secara independen rencana perjalanan dan kontak mereka, berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, Kamis.
