Uni Eropa Ancam Denda Besar Perusahaan yang Terapkan Praktik Dagang Digital Curang

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - BRUSSELS. Komisi Eropa mengusulkan aturan baru yang memungkinkan perusahaan dikenai denda hingga 6% dari total omzet global tahunan apabila terbukti menerapkan praktik perdagangan digital tidak adil.

Aturan tersebut menyasar perusahaan yang menggunakan strategi digital manipulatif untuk mendorong konsumen melakukan pembelian lebih banyak, termasuk menargetkan anak-anak melalui iklan yang dipersonalisasi.

Kepala Urusan Kehakiman Uni Eropa Michael McGrath mengatakan, rancangan aturan perlindungan konsumen tersebut bertujuan menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat di sektor digital.

"Aturan perlindungan konsumen kami akan membantu memastikan bahwa perusahaan bersaing berdasarkan keunggulan produk dan layanan mereka, bukan berdasarkan kemampuan mereka mengeksploitasi konsumen atau kemampuan mereka menghindari aturan," kata McGrath.

Baca Juga: 300 Sekolah di Italia Dievakuasi Akibat Ancaman Bom, Polisi Lakukan Penyelidikan

"Kami tidak mempersulit kegiatan bisnis, tetapi kami mempersulit perusahaan untuk menjalankan bisnis secara tidak adil," ujar McGrath dalam konferensi pers pada Rabu (11/11/2026).

Rancangan aturan yang dikenal sebagai Digital Fairness Act (DFA) tersebut bertujuan memperkuat hak-hak konsumen di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.

Namun, sejumlah pelaku usaha mengkritik usulan tersebut karena dinilai berpotensi tumpang tindih dengan regulasi yang sudah berlaku. Kritik juga muncul terkait keterkaitan aturan tersebut dengan rencana Uni Eropa sebelumnya untuk melindungi anak-anak dari bahaya di dunia maya, termasuk melalui pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 13 tahun.

DFA merupakan bagian dari upaya Uni Eropa memperketat pengawasan terhadap perusahaan teknologi besar (Big Tech) dan platform daring. Melalui kebijakan tersebut, perusahaan teknologi diharapkan mengambil tanggung jawab lebih besar dalam mengawasi aktivitas di platform masing-masing.

Baca Juga: Peretasan Binance US$ 6,3 Miliar Bongkar Rapuhnya Keamanan Bursa Kripto

Meski demikian, rancangan undang-undang tersebut masih harus memperoleh persetujuan negara-negara anggota Uni Eropa dan Parlemen Eropa dalam beberapa bulan mendatang sebelum dapat diberlakukan secara resmi.

Dalam usulannya, Komisi Eropa ingin melarang praktik dark patterns atau desain antarmuka digital manipulatif yang memengaruhi keputusan konsumen tanpa disadari.

Selain itu, aturan tersebut juga akan menyasar desain produk digital yang berpotensi menimbulkan kecanduan, pemasaran oleh influencer yang menyesatkan, praktik penetapan harga yang tidak transparan, serta jebakan langganan (subscription traps).

Komisi Eropa menilai praktik-praktik tersebut telah menyebabkan kerugian hingga miliaran euro bagi konsumen setiap tahunnya.