Sumber: A.P, msnbc | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
LONDON. Pemerintah Inggris berencana melegalkan prostitusi di negaranya. Meski demikian, pemerintah juga mempertimbangkan untuk “name and shame” atau “mengumumkan dan mempermalukan” para pria yang datang ke prostitusi. Sebagian pihak menilai, langkah ini akan mengembalikan Inggris ke masa pemerintahan Victoria.
Seperti yang diketahui, peraturan pelarangan perdagangan seks saat ini sangat ketat diberlakukan di Inggris. Sebenarnya, hal ini cukup kontras jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di kawasan Eropa yang menoleransi aktivitas prostitusi. Denmark bahkan melegalkan praktek di bisnis ini.
Namun, sepertinya, Inggris memiliki pendiriannya sendiri. Hal ini menandakan pemerintah sangat memperhatikan perlakuan buruk warganya. Tak heran, banyak pihak yang berpendapat bahwa moralistik Pemerintah Inggris terlalu berlebihan.
Selain itu, Perdana Menteri Inggris Gordon Brown saat ini sudah menyetujui serangkaian pajak yang menyangkut alkohol dan rokok. Dia bahkan berupaya untuk menerbitkan peraturan yang lebih ketat tentang obat-obatan dan menghambat rencana pembangunan kawasan kasino Las Vegas pertama di Inggris.
“Pada dasarnya, jika hal itu akan mempengaruhi jumlah orang yang akan pergi ke lokasi prostitusi, hal itu akan sangat baik sekali,” jelas Home Secretary Jacqui Smith.
Perubahan terkait proposal tersebut harus melalui persetujuan parlemen, di mana Partai Buruh asal Brown mengempit 63 kursi mayoritas. Perdebatan atas isu ini dijadwalkan akan dilakukan pada bulan depan.
Proposal tersebut juga menulis tentang adanya penalti bagi pria yang melakukan seks terhadap wanita yang dipaksa masuk ke lembah prostitusi dengan tuduhan pemerkosaan. Sayang, tidak dijelaskan lebih jauh tentang denda dan penalti yang dimaksud sebelum dilakukan pengumuman secara resmi.
Sebagai tambahan, Pemerintah Inggris juga berencana untuk menjerat pihak-pihak yang terlibat prostitusi terutama pihak yang mendapatkan keuntungan dari adanya pelacuran tersebut.
Catatan saja, diperkirakan terdapat sekitar 80.000 pelacur yang beroperasi di Inggris. Jumlah ini hampir sama dengan zaman Victoria.
Rencana Pemerintah Inggris ini mendapat kritikan dari para pekerja seks komersial. Mereka bilang, hal ini akan menambah risiko yang lebih besar jika mereka dilokalisasi atau bekerja sendiri.
“Rencana ini sangat ekstrem sekali,” kata Cari Mitchell, jurubicara English Collective of Prostitutes.
