Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Pemerintahan Xi Jinping melalui Kabinet China pada hari Rabu (25/9/2024) mengeluarkan pedoman untuk meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas tinggi dan memadai.
Reuters yang mengutip media pemerintah melaporkan, pemerintah China berjanji untuk memprioritaskan lapangan kerja selama pembangunan sosial-ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan upah yang wajar.
Pedoman tersebut dikeluarkan saat beberapa pekerja mengalami pemotongan gaji yang tajam dan tingkat pengangguran muda meningkat ke level tertinggi sejak otoritas merevisi metodologi statistik, sehingga menimbulkan masalah bagi para pembuat kebijakan saat mereka mencoba memacu pertumbuhan ekonomi.
Pedoman tersebut, menyusul paket stimulus agresif bank sentral yang diluncurkan pada hari Selasa, mengatakan negara tersebut akan mempromosikan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan industri untuk meningkatkan lapangan kerja sebagai kekuatan pendorong pembangunan.
"China bertujuan untuk mencegah risiko pengangguran skala besar dan menganggapnya sebagai garis bawah dan meningkatkan stabilitas pekerjaan pekerja dan pendapatan yang wajar," kata kantor berita pemerintah Xinhua.
Baca Juga: Diam-Diam, Korea Utara Punya Uranium yang Cukup untuk Membuat Banyak Bom
Disebutkan pula bahwa China akan mengalokasikan subsidi ketenagakerjaan secara wajar dan memanfaatkan dana asuransi pengangguran dan berbagai dana industri secara efektif untuk meningkatkan lapangan kerja.
China telah menciptakan 8,26 juta lapangan kerja dalam tujuh bulan pertama tahun ini, atau 68,8% dari target penciptaan lapangan kerja tahunan.
Langkah-langkah yang lebih luas dari perkiraan pada hari Selasa menandai upaya terbaru oleh para pembuat kebijakan untuk memulihkan kepercayaan pada ekonomi terbesar kedua di dunia setelah serangkaian data yang mengecewakan menimbulkan kekhawatiran akan perlambatan struktural yang berkepanjangan.
Baca Juga: Mengenal Cancel Culture di Korea yang Jadi Ancaman Buat Selebriti
Investor dan ekonom mencari lebih banyak dukungan kebijakan di sisi fiskal.
