Sumber: Channelnewsasia.com | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Korea Selatan (Korsel) berencana mengizinkan dokter asing untuk bekerja di rumah sakit sebagai solusi sementara krisis kesehatan yang sedang melanda.
Perdana Menteri Han Duck-soo menyebut dokter-dokter asing itu akan menjalani seleksi yang ketat.
Negeri “Ginseng” saat ini masih dilumpuhkan oleh pemogokan oleh dokter magang dan dokter muda yang telah berlarut-larut sejak 20 Februari lalu.
Dokter-dokter junior itu melancarkan aksi mogok memprotes rencana pemerintah untuk menaikkan kuota penerimaan mahasiswa kedokteran di universitas mulai tahun 2025.
Baca Juga: Krisis Kesehatan di Korea Selatan Semakin Memburuk Imbas Pemogokan Dokter
Sejauh ini belum ada tanda-tanda penyelesaian dari konflik berkepanjangan yang memicu kekacauan massal di rumah sakit Korsel.
Mogok massal ini memaksa beberapa rumah sakit untuk menolak pasien dan menunda prosedur operasi.
Kepala Asosiasi Kedokteran Korea (KMA), Lim Hyun-taek, bereaksi keras terhadap rencana itu.
Dia membagikan tangkapan layar laporan berita tentang dokter-dokter Somalia yang baru lulus dengan komentar: "Segera Datang."
Postingan tersebut, yang telah dihapus, memicu kritik pedas warganet Korsel karena dianggap tidak pantas serta rasis.
Postingan tersebut "menggunakan islamofobia dan stereotip terhadap negara-negara berkembang", kecam Kim Jae-heon, sekretaris jenderal organisasi non-pemerintah yang memperjuangkan perawatan medis gratis, kepada kantor berita AFP.
Pemerintahan presiden Yoon Suk-yeol telah mencoba menawarkan kompromi bulan lalu dengan mengurangi angka kuota reformasi kesehatan yang diusulkan.
Baca Juga: Korea Selatan Kerahkan Dokter Militer dan Pemerintah ke RS yang Terdampak Pemogokan
Dokter-dokter yang mogok menolak tawaran itu, dan malah menuntut agar reformasi itu dibatalkan sepenuhnya.
Pemerintah berulang kali menekankan reformasi ini krusial untuk mengatasi kekurangan dokter mengingat penuaan warga Korsel yang semakin cepat.
Tetapi pengkritik menilai pemerintah seharusnya fokus pada perbaikan kondisi kerja dokter magang dan muda terlebih dahulu.
Pertarungan saat ini telah berpindah ke Pengadilan Tinggi Seoul, di mana dokter dan mahasiswa kedokteran berusaha membuktikan bahwa reformasi kesehatan itu tidak perlu.
Kementerian kesehatan sendiri menegaskan akan mempertahankan rencana pemerintah.
Pengadilan administratif telah mengeluarkan putusan mendukung pemerintah. Pengadilan Tinggi Seoul dijadwalkan akan mengeluarkan keputusan minggu depan.
