Sumber: Kyodo | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - TOKYO. Pasukan Angkatan Laut dari Jepang, Amerika Serikat, India, dan Australia resmi memulai rangkaian latihan militer gabungan di kawasan Samudra Hindia, Sekretaris Pers Pentagon John Kirby mengumumkan pada Selasa (12/10).
Latihan gabungan kali ini merupakan langkah baru untuk menghadapi ketegasan maritim China di kawasan itu.
Dilansir dari Kyodo, pasukan Angkatan Laut dari keempat negara yang tergabung dalam aliansi Quad akan melaksanakan latihan militer bertajuk Malabar hingga Kamis (14/10) di Teluk Benggala, yang terletak di Timur Laut Samudra Hindia.
Latihan Malabar pertama kali diadakan pada 1992 sebagai model latihan bilateral yang saat itu hanya melibatkan AS dan India. Australia kembali bergabung pada 2020 setelah terakhir berpartisipasi di 2007. Jepang baru bergabung dengan latihan Malabar pada 2015.
Pasukan Bela Diri Maritim Jepang (MSDF) mengatakan, latihan ini melibatkan dua kapal pengawal Jepang, kapal induk bertenaga nuklir AS Carl Vinson, satu fregat dari Australia, dan sebuah kapal perusak dari India.
Baca Juga: Biden ke PM Jepang yang baru: AS siap beri dukungan penuh di sektor pertahanan
Pada konferensi pers Rabu (13/10), Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Seiji Kihara menyatakan, Jepang berharap latihan gabungan kali ini bisa mengarah ke penguatan hubungan dengan anggota Quad yang berbagi visi untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.
Negara-negara Quad telah bergerak bersama di bawah satu tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, serta melawan pengaruh ekonomi dan China yang terus meningkat.
Sebelum ini, keempat negara juga telah melakukan latihan militer bersama pada akhir Agustus lalu dengan misi meningkatkan kerja sama keamanan.
Pada September, para pemimpin keempat negara mengeluarkan pernyataan bersama yang menyuarakan kembali tekadnya untuk menciptakan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.
"Bersama-sama, kami berkomitmen untuk mempromosikan tatanan yang bebas, terbuka, berdasarkan aturan, berakar pada hukum internasional dan tidak gentar dengan paksaan, untuk meningkatkan keamanan dan kemakmuran di Indo-Pasifik dan sekitarnya," bunyi pernyataan tersebut, seperti dikutip Kyodo.
