Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Sebagai Ketua ASEAN, Malaysia bakal menggelar pertemuan dengan sejumlah negara anggota ASEAN untuk mencari kesepakatan terkait tarif timbal balik yang diumumkan oleh Amerika Serikat (AS).
Langkah ini diambil untuk memastikan prinsip keadilan dalam perdagangan internasional tetap ditegakkan.
Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan, dirinya telah menghubungi sejumlah mitra kerja dari negara ASEAN, seperti Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Paetongtarn Shinawatra dari Thailand.
Baca Juga: Auto Nyesek! Kebijakan Tarif Trump Bikin Harga Mobil di AS Melonjak
Selain itu, Anwar juga akan berdiskusi dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, juga untuk membahas isu tarif dagang Trump.
Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan kesepakatan bersama antar negara anggota ASEAN dalam merespons kebijakan tarif dari AS.
Hal ini juga sebagai upaya untuk menuntut penerapan prinsip keadilan dalam transaksi perdagangan internasional, baik antara negara ASEAN maupun dengan AS.
Anwar, yang juga menjabat Menteri Keuangan, menjelaskan, Malaysia terkena dampak dari kebijakan tarif tersebut, meskipun tarif yang dikenakan masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga ASEAN lainnya.
"Kita memang terdampak, meskipun tarifnya tinggi, tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk berkonsultasi dengan rekan-rekan," kata Anwar dalam pernyataannya kepada pers setelah melaksanakan shalat Jumat (4/4/2025) di Masjid Prima Saujana, Kajang, dikutip dari Bernama.
Selain itu, Anwar dan jemaah juga memanjatkan doa bagi para korban kebakaran pipa gas di Putra Heights, Subang Jaya, dan memberikan penghormatan kepada dedikasi para penyelamat yang terlibat dalam operasi tersebut.
Baca Juga: Elon Musk Rugi Besar! Rp 182 Triliun Lenyap dalam Sehari Akibat Kebijakan Tarif Trump
Dampak tarif AS terhadap negara ASEAN
Negara-negara ASEAN di kawasan Indo-China menjadi yang paling terdampak oleh kebijakan tarif AS ini.
Kamboja mengalami tarif awal dan timbal balik sebesar 49 persen, diikuti oleh Laos (48 persen), Vietnam (46 persen), dan Myanmar (44 persen).
Thailand menghadapi tarif sebesar 36 persen, Indonesia 32 persen, Brunei dan Malaysia masing-masing sebesar 24 persen, Filipina 17 persen, dan Singapura dengan tarif dasar 10 persen.
Berdasarkan lembar fakta Gedung Putih yang diterbitkan pada 2 April 2025, tarif 10 persen untuk semua negara akan mulai berlaku pada 5 April 2025.
Sementara itu, tarif timbal balik yang lebih tinggi akan diberlakukan mulai 9 April 2025 untuk negara-negara yang memiliki defisit perdagangan terbesar dengan AS. Negara-negara lainnya akan tetap dikenakan tarif dasar 10 persen.
