Sumber: Channel News Asia | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan, Raja Malaysia akan mempelajari dokumen-dokumen relevan yang telah dia sampaikan mengenai anggota parlemen yang mendukung upayanya untuk membentuk pemerintahan baru.
Sambil mempelajari dokumen tersebut, Anwar Ibrahim mengungkapkan, Raja Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah akan berkonsultasi dengan para pemimpin berbagai partai politik negeri jiran.
Berbicara pada konferensi pers setelah audiensi dengan Raja Malaysia di Istana Negara, Selasa (13/10), Anwar menyatakan: "Dengan dokumen-dokumen ini, sangat jelas bahwa kami telah mendaftarkan mayoritas yang tangguh dan meyakinkan di antara anggota parlemen".
"Saya akan mengimbau rakyat Malaysia untuk melatih kesabaran, kebijaksanaan, dan untuk membiarkan Raja mencerna, memutuskan berdasarkan semangat Konstitusi dan kebijaksanaan Yang Mulia," ujar dia seperti dikutip Channel News Asia.
Anwar juga menekankan, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah kehilangan mayoritas di parlemen dan pantas baginya untuk mengundurkan diri.
Baca Juga: Anwar Ibrahim bertemu raja Malaysia, demi menjawab tantangan jabatan perdana menteri
Dia menambahkan, audiensi dengan Raja Malaysia bukan tentang menang atau kalah, tetapi untuk membangun negara yang "progresif dan adil" untuk mengatasi pandemi virus corona baru dan meningkatkan perekonomian.
Dukungan lebih dari 120 anggota parlemen
Anwar menyadari beberapa kekhawatiran yang muncul seiring daftar anggota parlemen yang mendukungnya sebagian besar adalah Muslim-Melayu.
Menyikapi hal ini, Anwar berkata: "Izinkan saya menegaskan kembali dan secara tegas meyakinkan orang Malaysia pada umumnya, ini adalah Malaysia dan kami harus memberikan hak kepada setiap warga negara di negara ini".
Menanggapi pertanyaan dari wartawan, Anwar juga menegaskan kembali, dia memiliki lebih dari 120 anggota parlemen yang mendukung pencalonannya sebagai perdana menteri Malaysia.
Dia memastikan, pemerintahannya akan menjadi "pemerintahan yang inklusif" dan tidak ada "pembalasan politik atau pribadi" terhadap siapa pun. Namun, Anwar menegaskan, tidak ada "kesepakatan" yang dia buat dengan individu mana pun.
