Arab Saudi, Pakistan, dan Turki Temui Iran, Upaya Redam Konflik Timur Tengah

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - TEHERAN. Arab Saudi, Pakistan, dan Turki dijadwalkan menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan para pemimpin Iran di Teheran pada Senin (26/10/2026). Pertemuan ini menjadi kontak tingkat tinggi pertama antara Iran dan ketiga negara tersebut sejak Arab Saudi semakin terseret dalam konflik regional.

Mengutip Reuters, Senin (26/10/2026), Arab Saudi akan diwakili Menteri Pertahanan Pangeran Khalid bin Salman. Pakistan mengirimkan Kepala Angkatan Darat Marsekal Lapangan Asim Munir, sedangkan Turki diwakili Kepala Badan Intelijen Ibrahim Kalin, menurut pejabat Arab Saudi dan Iran.

Pertemuan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Serangan kelompok Houthi Yaman yang bersekutu dengan Iran terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Sementara itu, ketegangan retorika antara Washington dan Teheran semakin memanas.

Kedua negara juga dilaporkan telah menyusun rencana untuk kembali melancarkan perang yang lebih luas, yang kemungkinan terjadi setelah pemilihan paruh waktu Amerika Serikat (AS) pada 3 November mendatang.

Baca Juga: Hari Ini, Pejabat Tinggi Negara Pakta Mekkah Bertemu Pejabat Iran, Bahas Apa?

Pertemuan Senin ini menjadi kontak tingkat tinggi pertama antara Iran dan seluruh anggota blok tiga negara tersebut sejak Arab Saudi semakin terlibat dalam konflik. Berdasarkan Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah yang ditandatangani pada Agustus 2026, serangan bersenjata terhadap salah satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.

Agenda Pertemuan Iran dengan Arab Saudi, Pakistan, dan Turki

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei mengatakan, pembahasan keamanan regional akan mencakup sejumlah isu, mulai dari kebijakan Israel hingga dampak operasi militer AS dan Israel terhadap Iran.

"Israel’s expansionist policies, developments in the Palestinian territories and Lebanon, and the repercussions of US and Israeli military action against Iran," kata Baghaei pada Senin.

Artinya, pembahasan akan mencakup "kebijakan ekspansionis Israel, perkembangan di wilayah Palestina dan Lebanon, serta dampak tindakan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran."

Baghaei mengatakan, pertemuan tersebut diusulkan saat kunjungan Asim Munir ke Teheran pada pekan lalu. Menurut dia, pertemuan ini dapat menjadi langkah awal untuk membangun mekanisme keamanan regional yang didasarkan pada kepentingan negara-negara di kawasan.

Seorang pejabat senior Iran mengatakan, Pakistan menggagas pertemuan tersebut ketika Munir mengunjungi Teheran dan bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian serta sejumlah pejabat senior lainnya.

Menurut laporan media Iran, dalam kunjungan itu para pejabat Iran menyampaikan bahwa Teheran tidak akan menggelar pembicaraan dengan Washington sebelum tuntutan Iran dipenuhi.

Baca Juga: Memanas, Houthi Klaim Serang Stasiun Pemompaan Minyak Saudi Hingga Bandara Riyadh

Sebelumnya, upaya mediasi yang melibatkan Pakistan dan Qatar membantu menghasilkan kesepakatan damai sementara pada Juni 2026. Namun, kesepakatan tersebut segera runtuh setelah pertempuran antara Iran dan Amerika Serikat kembali berlanjut beberapa pekan kemudian.

Pada Minggu (25/10/2026), mediator Qatar juga bertemu dengan pejabat Iran di Teheran untuk mendorong penurunan ketegangan regional. Qatar selama beberapa bulan terakhir berperan sebagai mediator antara Teheran dan Washington.

Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Baqeri-Kani, mengatakan kepada televisi pemerintah bahwa Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman, Asim Munir, dan Ibrahim Kalin akan mengunjungi Teheran untuk berkonsultasi dengan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengenai keamanan regional.

Wakil Menteri Diplomasi Publik Arab Saudi Rayed Krimly mengatakan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan negara-negara penandatangan Pakta Mekkah untuk meredakan krisis, mendorong solusi diplomatik, serta mendukung mediasi yang dipimpin Qatar dan Pakistan.

"Kunjungan ini juga menegaskan peran penting negara-negara Pakta Mekkah dalam mendorong keamanan dan stabilitas regional, serta komitmen mereka untuk bekerja sama dengan seluruh negara di kawasan guna mencapai tujuan tersebut," tulis Krimly melalui platform X.

Hingga laporan Reuters diterbitkan, sayap media militer Pakistan dan Kementerian Luar Negeri Turki belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Ketegangan Meningkat, Arab Saudi Hadapi Serangan Houthi

Di tengah upaya diplomasi tersebut, Arab Saudi kembali mencegat gelombang rudal dan drone pada Minggu. Serangan itu terjadi ketika pertempuran dengan kelompok Houthi terus berlangsung.

Para menteri dari negara-negara penandatangan Pakta Mekkah sebelumnya menggelar pertemuan darurat di Riyadh pada awal Oktober 2026. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat memastikan "rapid deployment" atau pengerahan cepat pasukan dan kemampuan militer di Arab Saudi.

Serangan Houthi semakin menjadi faktor yang mengganggu stabilitas konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Situasi tersebut turut menjadikan Arab Saudi, yang merupakan sekutu Washington, sebagai salah satu titik tekanan dalam perang yang lebih luas.

Baca Juga: Harga Emas Naik Seiring Pelemahan Harga Minyak, Pasar Cermati Keputusan The Fed

Ketegangan antara Washington dan Teheran juga meningkat dalam beberapa hari terakhir. Presiden AS Donald Trump pada Jumat (23/10/2026) mengatakan bahwa Washington berpotensi melancarkan operasi militer baru terhadap Iran.

Para pemimpin Iran memperingatkan bahwa setiap kampanye militer baru oleh AS akan dibalas dengan respons yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya.

Pejabat keamanan Iran juga mengatakan kepada Reuters bahwa Teheran telah menyusun rencana terperinci untuk menyerang kabel bawah laut di kawasan Teluk jika Amerika Serikat dan Israel kembali melancarkan serangan.

Sementara itu, sebuah memo intelijen AS pada pekan ini memperingatkan bahwa rencana Iran untuk menargetkan personel Amerika telah mencapai "advanced stages" atau tahap yang semakin matang.

Perang yang telah berlangsung hampir delapan bulan tersebut turut membebani tingkat persetujuan publik terhadap Presiden Donald Trump menjelang pemilihan paruh waktu AS.

Pasal pertama Perjanjian Mekkah menyatakan bahwa para pihak akan menggunakan "all necessary means" atau "segala cara yang diperlukan" untuk menghilangkan ancaman terhadap integritas teritorial, kedaulatan, maupun perbatasan yang diakui secara internasional dari masing-masing anggota.