Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintah AS akhirnya membuka peluang dialog dengan pemerintah Taliban yang kini menguasai Afghanistan. Secara khusus, AS bersedia memberikan bantuan terkait stabilitas ekonomi dan perang terhadap penjualan narkotika.
Departemen Luar Negeri AS pada hari Senin (31/7) mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan niat baiknya itu kepada pemerintah Taliban, setelah dua hari pembicaraan di Qatar.
Hingga saat ini belum ada satu pun negara yang secara resmi mengakui pemerintahan Taliban sejak kelompok itu mengambil alih Afghanistan pada tahun 2021, tak lama setelah militer AS angkat kaki dari negara itu.
Baca Juga: PBB Bersiap Angkat Kaki dari Afghanistan Jika Taliban Tetap Mendiskriminasi Perempuan
"Kami khawatir tentang memburuknya kondisi hak asasi manusia dan menyerukan kembali pada Taliban untuk membatalkan larangan pendidikan menengah perempuan dan pekerjaan perempuan dan untuk pembebasan orang Amerika yang ditahan," kata Departemen Luar Negeri dalam sebuah pernyataan, dikutip Reuters.
Departemen juga menyoroti catatan positif tentang peningkatan data keuangan Afghanistan di bawah kendali Taliban, termasuk inflasi yang lebih rendah, dan pengurangan penanaman opium di bawah larangan tahun 2022.
"Kami menyuarakan keterbukaan untuk melanjutkan dialog tentang kontra-narkotika. Pihak AS juga siap untuk dialog teknis mengenai masalah stabilisasi ekonomi segera," ungkap pernyataan itu.
Kegiatan diplomasi para pejabat Afghanistan saat ini cukup terbatas karena sebagian besar pemimpin Taliban memerlukan izin PBB untuk bepergian ke luar negeri. Sektor perbankan Afghanistan juga telah dilumpuhkan oleh sanksi sejak Taliban mengambil alih kekuasaan.
Baca Juga: Perwakilan Taliban Melakukan Kunjungan ke Indonesia Secara Informal
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Afghanistan, Qahar Balkhi, juga berharap agar larangan perjalanan para pejabat Taliban, atau Islamic Emirate of Afghanistan (IEA), segera dicabut agar Afghanistan bisa segera membangun kembali ekonominya.
"IEA menegaskan kembali bahwa sangat penting untuk membangun kepercayaan, bahwa larangan perjalanan bagi para pemimpin Taliban dicabut dan cadangan bank sentral dicairkan, sehingga warga Afghanistan dapat membangun ekonomi yang tidak bergantung pada bantuan asing," kata Balkhi dalam pernyataannya.
Saat ini ada sekitar US$7 miliar dana bank sentral Afghanistan yang dibekukan di Federal Reserve Bank of New York, setengah dari dana itu saat ini berada di Afghan Fund yang berbasis di Swiss.
