Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - Bank Dunia mendorong penyelesaian masalah utang negara-negara miskin yang belakangan semakin meningkat bersama dengan dana moneter internasional. Bank Dunia akan mempresentasikan proposal kongkrit untuk mengatasi beberapa hambatan restrukturisasi tersebut pada minggu ini.
Dilansir dari Bloomberg, Senin (10/4), gagasan-gagasan tersebut akan diperkenalkan pada Global Sovereign Debt Roundtable yang merupakan sebuah pertemuan internasional di Washington, D.C yang diketuai India.
Salah satu usulannya adalah untuk membahas keberlanjutan utang bersama Bank Dunia-IMF, untuk negara-negara kepada semua kreditor yang terlibat dalam diskusi tersebut secara transparan dan menghitung ukuran kebutuhan bantuan utang.
Restrukturisasi juga akan dipercepat dan diperkuat dengan membuat jadwal yang jelas untuk langkah-langkah termasuk pembentukan komite kreditur, penyediaan jaminan pembiayaan dan penandatanganan perjanjian restrukturisasi.
Baca Juga: Blak-blakan, Robert Kiyosaki Sebut Penabung Adalah Orang yang Kalah
"Dengan krisis utang yang semakin membesar, kita harus mendekati pertemuan-pertemuan di minggu depan dengan tekad dan urgensi. Sekarang saatnya bagi semua pihak untuk mengubah kata-kata menjadi tindakan,” ujar Presiden Bank Dunia, David Malpass.
Lebih dari separuh negara berpenghasilan rendah di dunia berisiko tinggi mengalami kesulitan utang atau sudah berada di dalamnya, dan beberapa di antaranya telah gagal bayar.
Namun, meskipun negara kelompok G20 telah menyetujui rencana yang disebut Kerangka Kerja Bersama (Common Framework) pada tahun 2020 untuk memperlancar proses restrukturisasi pinjaman yang tidak mampu lagi dilayani atau dilunasi oleh pemerintah, sejauh ini belum ada satu negara pun yang mendapatkan keringanan dari rencana tersebut.
Baca Juga: Honduras Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Taipei, Apa Tanggapan Presiden Taiwan?
Penundaan ini disebabkan oleh ketidaksepakatan antara negara-negara kaya yang secara tradisional memandu restrukturisasi utang negara, dan China saat ini menjadi kreditor internasional utama.
Otoritas China mengindikasikan bahwa akan lebih adil jika pinjaman yang diberikan oleh Bank Dunia, di mana AS adalah pemegang saham terbesar, disertakan dalam restrukturisasi.
Lembaga-lembaga itu telah menolak permintaan tersebut, bersama dengan banyak negara maju, di mana AS menjadi negara yang paling vokal.
