Reporter: Dessy Rosalina | Editor: Dessy Rosalina
BEIJING. Pemerintah China semakin serius membuka diri bagi investor asing. Kabar terbaru, China akan mematangkan rencana terkait perubahan aturan kepemilikan lahan di wilayahnya. Yu Zhengsheng, anggota Partai Komunis mengatakan, pihaknya akan membahas aturan kepemilikan lahan pada pertemuan bulan depan.
Partai penguasa pemerintahan ini disebut-sebut akan menyodorkan kebijakan reformasi ekonomi yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Mengutip kantor berita Xinhua, Pusat Pengembangan Penelitian China (DRC) bahkan telah mengajukan beberapa pasal tentang kepemilikan investor asing. Asal tahu saja, DRC bekerja di bawah kendali kabinet.
Zhang Zhiwei, Kepala Ekonom Nomura di Hong Kong mengatakan, salah satu poin penting adalah usulan DRC adalah membolehkan petani menggunakan tanah sebagai agunan atau menjual ke pihak lain. "Usulan ini sangat kontroversial. Keputusan akhir partai mungkin belum akan mendorong perubahan agresif," tulis Zhiwei dalam risetnya.
Aturan saat ini, petani berhak menggunakan tanah secara bebas dan klektif. Namun, tidak bisa menjual kepada pihak ketiga. Selain kepemilikan tanah, pasar menunggu perkembangan beberapa aturan lain. Mengutip proposal DRC kepada Partai Komunis, majalah China Reform menyebut ada beberapa aturan yang menjadi fokus.
Diantaranya, mengurangi tahapan administratif, membubarkan praktik monopoli, dan memangkas hambatan asing untuk memasuki industri keuangan.
Pasar langsung menyambut hangat rencana pemerintah ini. Credit Suisse Group AG mengatakan, proposal kebijakan DRC terbilang ambisius dan melampaui harapan pasar. "Namun, keberhasilan pemerintah mereformasi ekonomi bergantung pada rumusan kebijakan dan eksekusi," ujar Dong Tao, Ekonom Credit Suisse di Hong Kong, mengutip Bloomberg.
Sementara, Nomura Holdings Inc menilai, langkah pemerintah dalam mereformasi ekonomi, khususnya mengundang investor asing, masih belum signifikan. Menurut hasil survei Bloomberg terhadap sejumlah analis, pemerintah China bakal melakukan gebrakan besar terkait aturan reformasi ekonomi pada pertemuan bulan depan.
Pertemuan yang populer disebut "plenum" ini merupakan pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah petinggi Partai Komunis. Misalnya, Xi jinping, Presiden China. Ada juga sejumlah menteri dan petinggi perbankan dan badan usaha milik pemerintah. Partai Komunis mengendalikan pemerintahan sejak pemilu akhir 2012.
Reformasi ekonomi menjadi kebijakan yang ditempuh pemerintah negara itu untuk menopang pertumbuhan ekonomi China. Sebab, ekonomi China tengah melambat. Hingga akhir tahun, China berambisi meraih pertumbuhan ekonomi sebesar 7%.
