Sumber: Japantimes | Editor: Sanny Cicilia
BEIJING. Pemerintah China terang-terangan meminta Jepang tidak membahayakan upaya perdamaian di kawasan. Hal ini diungkapkan Jurubicara Menteri Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying, setelah parlemen Jepang meloloskan beleid yang memungkinkan pasukan militer bertempur di luar negeri.
China mempertanyakan niat Jepang melepas kebijakan militer selama ini yang berorientasi pada pertahanan. "Kami benar-benar mendesak Jepang untuk menahan diri dari sikap membahayakan kedaulatan dan keamanan China, atau melumpuhkan keamanan dan stabilitas perdamaian kawasan," tulis Hua Chunying, dalam situs resmi kementerian, kemarin (16/7), dikutip Japan Times.
Parlemen Jepang kemarin memberi suara setuju jika pasukan militer bisa bertempur di luar negeri. Ini akan menjadi langkah pertama militer Jepang ke luar negaranya sejak Perang Dunia kedua.
Jepang pernah menginvasi China pada tahun 1937 dan ketegangan masih mewarnai hubungan kedua negara sampai saat ini. "Kami benar-benar meminta Jepang menarik pelajaran pahit dari sejarah," tambah Hua Chunying.
Selama tujuh dekade, militer Jepang berada di bawah konstitusi yang mengatur kegiatan pasif, atau hanya untuk mempertahankan diri jika Jepang diserang negara lain.
Pemerintah Korea Selatan pun memberi respon atas revisi undang-udang militer Jepang ini. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan meminta Jepang tetap berpegang pada konstitusinya. Pemerintah Seoul siap mengadakan pembicaraan sebelum revisi undang-undang militer ini disahkan oleh Jepang.
Berita Terkait
