Demonstran Thailand minta bantuan Jerman, untuk apa?

Sumber: Kompas.com | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - Bangkok. Demonstran Thailand yang menentang kekuasaan berlebih Raja Maha Vajiralongkom memiliki cara baru guna mencapai tujuannya. Demonstran Thailand meminta Jerman turun tangan menyelidiki aktivitas politik Raja Maha Vajiralongkom

Demonstran di Thailand menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Jerman, massa meminta agar Berlin menyelidiki dugaan sang raja memerintah selama mengungsi di Bavaria. Demonstrasi itu dilakukan sembari mereka tetap mengecam parlemen mereka, yang melakukan sidang darurat selama dua hari sejak Senin (26/10/2020).

Sidang istimwa itu dihelat menyikapi krisis di mana pengunjuk rasa ingin Perdana Menteri Prayut Chan-o-Cha mundur, reformasi monarki dan konstitusi. Massa meyakini Raja Thailand sejak 2016 itu memegang kekuasaan yang terlampau besar, dalam sistem pemerintahan monarki konstitusional.

Dilaporkan jurnalis Associated Press, massa yang berjumlah sekitar 5.000 sampai 10.000 orang itu bergerak menuju Kedutaan Jerman. Mengabaikan peringatan polisi bahwa aksi mereka ilegal, demonstran meminta agar "Negeri Bir" menyelidiki momen selama Raja Maha Vajiralongkorn berada di sana.

Baca juga: Ada vonis ganti rugi Rp 16,8 triliun, nasabah Asuransi Jiwasraya minta dana kembali

Adapun sepetti diberitakan Channel News Asia Selasa (27/10/2020), sang raja saat ini berada di Thailand untuk urusan seremonial. Perwakilan kelompok itu menyatakan, mereka sudah mengirim surat ke staf kedutaan, yang isinya meminta agar Jerman menggelar penyelidikan.

Mereka ingin mengetahui apakah selama berada di "Negeri Bir", raja berusia 68 tahun itu mengatur politik Thailand dari sana atau tidak. Kegiatan pemerintahan itu bisa dipandang melanggar kedaulatan Jerman, dan meminta Berlin untuk memulangkan sang raja agar memulihkan kondisi.

Sebagai tambahan, massa juga menyerukan poin demi poin mengapa mereka berani untuk mengkritik raja berjuk Rama X tersebut. Berlin sendiri sebenarnya sudah membahas isu itu pada awal Oktober, ketika Menteri Luar Negeri Heiko Maas merepons pertanyaan anggota parlemen.