Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto
KONTAN.CO.ID - Harga produk vape di Inggris berpotensi naik setelah pemerintah memberlakukan pajak baru untuk produk vaping mulai 1 Oktober 2026.
Pemerintah Inggris menerapkan Vaping Products Duty sebesar £2,20 per 10 mililiter (ml) cairan vape atau e-liquid. Tarif tersebut berlaku untuk cairan vape yang mengandung nikotin maupun yang tidak mengandung nikotin.
Jika dikonversikan dengan asumsi kurs Rp23.746 per poundsterling, tarif tersebut setara sekitar Rp52.241 per 10 ml.
Namun, kenaikan pungutan tersebut tidak berarti harga konsumen langsung bertambah £2,20 untuk setiap 10 ml. Pajak dibayarkan oleh produsen, importir, dan pengelola gudang yang disetujui HM Revenue & Customs (HMRC). Besaran biaya yang kemudian diteruskan kepada pengecer atau konsumen merupakan keputusan komersial masing-masing pelaku usaha.
Baca Juga: AS Tekan Eropa Lepas Cadangan Diesel, Ancaman Larangan Ekspor Membayangi
Stok lama masih bisa dijual
Pemerintah Inggris memberikan masa transisi bagi pedagang untuk menghabiskan stok vape yang sudah diproduksi atau diimpor sebelum 1 Oktober 2026.
Wholesaler dan retailer masih diperbolehkan menyimpan dan menjual stok lama yang belum memiliki stempel cukai hingga 31 Maret 2027. Setelah tanggal tersebut, seluruh produk vape yang dijual di Inggris wajib memiliki vaping duty stamp.
Dengan demikian, dampak pajak terhadap harga konsumen dapat berbeda-beda selama masa transisi, tergantung stok yang dimiliki masing-masing pedagang.
Mulai 1 Januari 2027, hanya stempel cukai digital yang dapat dipasang pada produk baru. Selanjutnya, mulai 1 April 2027, seluruh produk vape yang berada di luar skema penangguhan cukai wajib memiliki stempel cukai yang berlaku.
Pajak vape berlaku untuk semua cairan
HMRC menetapkan tarif tunggal sebesar £2,20 per 10 ml atau setara 22 pence per ml.
Sebagai contoh, pod berisi 2 ml cairan vape dikenakan cukai sebesar 44 pence. Sementara itu, botol isi ulang berukuran 10 ml dikenakan cukai £2,20.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Inggris untuk mengurangi keterjangkauan dan daya tarik vape, terutama bagi anak-anak dan orang yang tidak merokok.
Menteri Kesehatan Inggris Karin Smyth mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menangani penggunaan vape di kalangan anak muda.
Pemerintah juga menilai kenaikan pajak tembakau yang diberlakukan bersamaan tetap menjaga insentif finansial bagi perokok untuk beralih dari rokok ke vape.
Pada 1 Oktober 2026, bea tembakau juga naik sebesar £2,20 per 100 batang rokok atau 50 gram produk tembakau, di samping kenaikan berdasarkan mekanisme tobacco duty escalator.
Baca Juga: AS Minta Jerman dan Prancis Lepas Cadangan Solar, Atau Hadapi Larangan Ekspor
Pemerintah Inggris bidik perdagangan vape ilegal
Selain menerapkan pajak, HMRC mulai menjalankan Vaping Duty Stamps Scheme. Stempel tersebut dirancang untuk membantu melacak produk vape sepanjang rantai pasokan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap produk ilegal.
Produk vape yang dibuat atau diimpor untuk pasar Inggris mulai 1 Oktober 2026 harus memiliki stempel pada kemasan ritelnya sebelum dilepas ke pasar. Stempel digital akan diwajibkan untuk produk baru mulai 1 Januari 2027.
Pemerintah berharap sistem tersebut dapat membantu aparat mengidentifikasi produk ilegal dan memberikan perlindungan lebih kepada konsumen.
Untuk memperkuat penegakan aturan, pemerintah Inggris juga mengalokasikan dana baru sebesar £30 juta per tahun hingga 2028-2029 bagi Trading Standards, Border Force, dan HMRC untuk menangani perdagangan ilegal serta penjualan produk tembakau dan vape kepada anak di bawah umur.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Nomor 2 Tercepat di G20, Ungguli China dan AS
Respons pengguna vape di Inggris
Kebijakan pajak baru tersebut mendapat respons beragam dari pengguna vape di Reading.
Mackenzie Bird, 19 tahun, yang telah menggunakan vape selama tiga tahun, mengatakan kenaikan harga tidak akan membuatnya berhenti. Ia bahkan mempertimbangkan membeli lebih banyak stok sebelum harga terdampak penuh.
Sementara itu, Cara Lewis-Rimes dan Dylan Killner mengatakan kenaikan harga dapat membuat mereka mempertimbangkan kembali kebiasaan menggunakan vape. Cara memperkirakan tekanan biaya hidup dapat mendorong pengguna mengurangi konsumsi, sedangkan Dylan mempertimbangkan untuk berhenti sepenuhnya.
Dari sisi pelaku usaha, Jordan Apap, pramuniaga di Berkshire Vapers, menilai pajak baru berpotensi memberikan tekanan kepada toko vape resmi yang selama ini memberikan layanan dan informasi khusus kepada konsumen.
Ia bahkan memperkirakan terdapat risiko bisnis toko vape resmi tidak dapat bertahan dalam satu hingga dua tahun ke depan. Pernyataan tersebut merupakan pandangan pelaku usaha, bukan proyeksi resmi pemerintah.
Direktur Jenderal UK Vaping Industry Association John Dunne juga mengkritik kebijakan tersebut. Menurut dia, vape telah membantu jutaan orang dewasa mengurangi atau berhenti merokok. Ia berpendapat perlindungan terhadap anak muda sebaiknya lebih diarahkan pada penegakan aturan terhadap pedagang ilegal.
Tonton: Ojol Bakal Resmi Masuk Aturan Transportasi, UU LLAJ Ditargetkan Berlaku 2027
Bagaimana dampaknya terhadap kesehatan?
Pemerintah Inggris menyatakan vaping lebih rendah risikonya dibandingkan merokok, tetapi bukan berarti bebas risiko. NHS juga menyebut vaping tidak dianjurkan bagi anak-anak dan orang yang tidak merokok.
NHS menjelaskan bahwa sebagian besar vape mengandung nikotin yang bersifat adiktif. Risiko nikotin juga menjadi perhatian khusus bagi anak muda karena otak mereka masih berkembang. Dalam jangka panjang, risiko kesehatan vaping juga belum sepenuhnya diketahui.
Pemerintah Inggris sendiri menyatakan tujuan utama Vaping Products Duty adalah mengurangi keterjangkauan vape, khususnya bagi anak muda dan non-perokok, sembari mempertahankan perbedaan insentif finansial antara rokok dan produk vaping bagi perokok dewasa yang ingin beralih.
Sumber: https://money.kompas.com/read/2026/10/01/204125126/inggris-kenakan-pajak-rp-52241-per-10-ml-cairan-vape?page=all#page2.














