Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - SYDNEY. Elon Musk, pemilik platform media sosial X, pada Jumat menyebut pemerintah Australia yang berhaluan kiri-tengah sebagai "fasis" terkait undang-undang yang diusulkan untuk memberikan denda kepada perusahaan media sosial jika gagal mencegah penyebaran misinformasi online.
Pemerintah Partai Buruh Australia pada Kamis memperkenalkan rancangan undang-undang yang dapat mendenda platform internet hingga 5% dari pendapatan global mereka karena memungkinkan penyebaran informasi yang salah, mengikuti tren global untuk mengekang raksasa teknologi tanpa batas.
Rincian RUU Misinformasi Australia
RUU yang diusulkan tersebut akan mewajibkan platform teknologi untuk menyusun kode etik untuk menghentikan penyebaran informasi berbahaya. Kode etik tersebut harus disetujui oleh regulator. Jika platform gagal melakukannya, regulator akan menetapkan standar sendiri dan memberikan denda kepada perusahaan yang tidak mematuhi aturan tersebut.
Baca Juga: Penerbangan Luar Angkasa Komersial Pertama Sukses Dilakukan
Musk, yang menganggap dirinya sebagai pendukung kebebasan berbicara, menanggapi sebuah unggahan dari pengguna X yang menghubungkan berita Reuters tentang undang-undang misinformasi dengan satu kata: "Fasis."
Tanggapan Pemerintah Australia
Juru bicara Menteri Komunikasi Michelle Rowland mengatakan melalui email bahwa perusahaan yang beroperasi di Australia harus mematuhi hukum Australia. Rowland menyatakan bahwa undang-undang ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas platform bagi pengguna dan rakyat Australia.
Komentar Musk tentang dorongan melawan misinformasi menuai kritik dan cemoohan dari anggota parlemen pemerintah lainnya.
Menteri Pelayanan Pemerintah Bill Shorten mengejek Musk dengan mengatakan, "Elon Musk sudah memiliki lebih banyak posisi tentang kebebasan berbicara daripada Kama Sutra. Ketika itu sesuai dengan kepentingan komersialnya, dia adalah juara kebebasan berbicara, dan ketika dia tidak menyukainya ... dia akan menutup semuanya."
Asisten Menteri Keuangan Stephen Jones juga menambahkan bahwa platform media sosial seharusnya tidak menerbitkan konten penipuan, materi deepfake, dan menyiarkan kekerasan secara langsung atas nama kebebasan berbicara.
Baca Juga: Anggota Klub US$100 Miliar Menyusut Menjadi 12 Orang, Siapa Saja yang Terpental?
Bentrokan Sebelumnya antara Musk dan Pemerintah Australia
Sebelumnya, X pernah berseteru dengan pemerintah Australia pada April ketika platform tersebut membawa kasus ke pengadilan untuk menentang perintah regulator siber agar menghapus beberapa unggahan terkait penusukan seorang uskup di Sydney. Hal ini membuat Perdana Menteri Anthony Albanese menyebut Musk sebagai "miliarder yang arogan."
Regulator kemudian membatalkan tantangannya terhadap X setelah mengalami kemunduran di pengadilan federal. X sempat memblokir pengguna di Australia dari melihat unggahan terkait penusukan, namun menolak untuk menghapusnya secara global dengan alasan bahwa aturan dari satu negara tidak seharusnya mengendalikan internet.
