Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
ATHENA. Parlemen Yunani akhirnya menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang merombak tunjangan pensiun dan sistem pajak di negara tersebut. Persetujuan ini penting, sebagai syarat bantuan atawa bailout yang akan kembali dikucurkan Dana Moneter Internasional (IMF) dan negara Eropa.
RUU itu didukung 153 anggota parlemen, dari total 300 anggota. Aturan baru tersebut berisi pemotongan tunjangan pensiun dan peningkatan pajak penghasilan. Dari langkah tersebut, Yunani bisa mengakses pendanaan untuk membayar utang.
Seperti diberitakan Bloomberg, Senin (9/5), menteri keuangan Eropa dan IMF akan bertemu awal pekan ini di Brussels untuk membahas langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya terhadap Yunani.
Mereka akan menilai, apakah Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras telah melakukan pengetatan anggaran yang cukup sebagai komitmen untuk memperoleh bantuan keuangan baru.
IMF sendiri membuka peluang pendanaan Yunani, terpisah dari program bailout yang diberikan oleh pihak Eropa. Sebelumnya, Parlemen Yunani telah menyetujui anggaran tahun 2016 yang menampilkan pemotongan tajam dalam pengeluaran dan beberapa kenaikan pajak sebagai bagian dari permintaan para kreditur.
Pemerintah Yunani menaikkan pendapatan pajak lebih dari US$ 2 miliar. Postur anggaran yang diloloskan oleh parlemen itu mengurangi belanja publik sebesar US$ 5,7 miliar. Jumlah ini sudah termasuk pemotongan US$ 1,8 miliar dari dana pensiun dan US$ 500 juta dari anggaran pertahanan.
"Anggaran ini adalah tugas yang sulit bagi pemerintah yang ingin meninggalkan jejak keadilan sosial," ujar Tsipras akhir tahun lalu.
Tsipras mengatakan, untuk pertama kalinya dalam lima tahun, pengeluaran untuk rumahsakit dan kesejahteraan meningkat tipis. Pemerintah telah mengamankan ruang fiskal yang lebih besar, seiring defisit 2,1% dari produk domestik bruto (PDB) di 2016.
Aksi protes Pengambilan keputusan pemangkasan tunjangan pensiun dan peningkatan pungutan pajak mendapat reaksi keras dari masyarakat Yunani yang tidak setuju. Aksi unjuk rasa yang berlangsung Minggu (8/5) berujung dengan bentrokan fisik.
Para pendemo yang umumnya kaum pekerja bilang, kenaikan pajak hanya akan lebih menyengsarakan hidup mereka. Selama enam tahun terakhir, mereka sudah cukup sengsara akibat krisis.
Sejumlah asosiasi lembaga pekerja profesional Yunani seperi dokter, insinyur dan wartawan mengecam, akan menjatuhkan sanksi indisipliner bila anggotanya yang menjabat di parlemen menyetujui RUU tersebut.
