kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45910,41   9,02   1.00%
  • EMAS1.354.000 1,65%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Hukum Darurat Hong Kong paling ditakutkan para investor


Kamis, 05 September 2019 / 10:59 WIB
Hukum Darurat Hong Kong paling ditakutkan para investor
ILUSTRASI. Satu hal yang paling ditakuti para investor bila unjuk rasa belum juga reda adalah kalau Hong Kong menerapkan hukum darurat alias martial law.


Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

Skala dan durasi eksodus dana asing dan rusaknya reputasi Hong Kong sebagai pusat keuangan global, akan tergantung pada bagaimana hukum itu digunakan.
Yang pasti di UU darurat Hong Kong mengatur berbagai ketentuan termasuk penangkapan, penyitaan properti, deportasi, kontrol pelabuhan dan kekuatan untuk membatasi alat komunikasi. Dalam skenario ekstrem, pemerintah bahkan dapat memutus akses ke Internet.

"Jika undang-undang darurat diterapkan, kerusakan ekonomi pasti akan signifikan," kata Nader Naeimi, Kepala Pasar AMP Capital Investors Ltd yang mengawasi sekitar US$ 800 juta dana investor asing. Naeimi menjual kepemilikan saham Hong Kong pada bulan Mei 2019 lalu, karena risiko di negara kota itu terlalu tinggi.

Baca Juga: Wall Street melejit di tengah kabar positif Brexit, Hong Kong, dan China

Steven Leung, Direktur Eksekutif UOB Kay Hian (Hong Kong) tidak berpikir bahwa pemerintah Hong Kong akan menerapkan aturan itu ketika ada begitu banyak kekhawatiran di masyarakat. Masih banyak hal yang dapat dilakukan pemerintah, sehingga tidak ada urgensi bagi mereka untuk meluncurkan undang-undang darurat ini dalam waktu dekat.

"Jika mereka melakukannya, mungkin ada beberapa kepanikan jangka pendek di pasar keuangan dan juga di masyarakat," ujar Leung kepada Bloomberg.

Undang-undang darurat ini hanya digunakan sekali yakni selama kerusuhan tahun 1967 di Hong Kong. Dengan beleid ini, otoritas yang diberikan secara khusus mencakup kontrol publikasi, tulisan, peta, rencana, foto, komunikasi dan sarana komunikasi.

Baca Juga: Setelah didera aksi protes berbulan-bulan, Hong Kong akhirnya cabut UU Ekstradisi

Jadi dengan UU darurat ini, pemimpin Hong Kong dapat memerintahkan perusahaan telekomunikasi swasta untuk memotong layanan internet yang disampaikan melalui jaringan telepon tetap dan seluler.

Atau, dia dapat memaksa penyedia layanan ini untuk mengambil tindakan lain termasuk memperlambat kecepatan Internet, menonaktifkan jaringan ponsel tertentu dan tempat Wi-Fi publik atau memblokir situs web dan platform tertentu.




TERBARU
Kontan Academy
Success in B2B Selling Omzet Meningkat dengan Digital Marketing #BisnisJangkaPanjang, #TanpaCoding, #PraktekLangsung

[X]
×