Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - JENEWA. Organisasi Buruh Internasional PBB (ILO) mengatakan, jumlah orang yang dipaksa masuk ke dalam bentuk perbudakan modern karena kemiskinan dan krisis lainnya telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir menjadi sekitar 50 juta.
Melansir Reuters, menurut ILO, perbudakan modern adalah mereka yang dipaksa bekerja di luar keinginan mereka sendiri dan dipaksa menikah.
Keduanya berada di bawah definisi perbudakan modern karena mereka melibatkan orang-orang yang tidak dapat menolak atau tidak dapat pergi karena ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya.
ILO menambahkan, situasi telah diperburuk oleh krisis seperti COVID-19, konflik bersenjata dan perubahan iklim yang telah membuat lebih banyak orang dalam kemiskinan ekstrem dan memaksa lebih banyak lagi untuk bermigrasi.
"Saya pikir, pada umumnya, kami hanya mengendurkan upaya kami. Kami telah mengalihkan perhatian kami dari pekerjaan paksa," kata Direktur Jenderal ILO Guy Ryder kepada Reuters, menyerukan perbaikan dalam praktik perekrutan dan pengawasan ketenagakerjaan.
Baca Juga: IMF Berencana Perbanyak Akses Bantuan di Tengah Lonjakan Harga Pangan
Dia mengatakan, langkah-langkah perdagangan, seperti larangan produk dan impor yang dibuat dengan kerja paksa yang saat ini sedang ditinjau oleh Uni Eropa, juga dapat membantu.
Dibandingkan dengan hitungan terakhir untuk tahun 2016, jumlah orang dalam perbudakan modern telah meningkat sekitar 9,3 juta, kata laporan itu.
ILO, yang mendasarkan perkiraannya sebagian pada survei rumah tangga, menemukan bahwa lebih dari setengah dari semua kerja paksa terjadi di negara-negara berpenghasilan menengah ke atas atau berpenghasilan tinggi, dengan pekerja migran tiga kali lebih mungkin terkena dampak daripada penduduk setempat.
Dalam bagian terpisah dari laporan tersebut, ILO mengatakan bahwa Qatar - yang telah menghadapi tuduhan pelanggaran hak-hak buruh terkait pekerja migran yang bekerja menjelang Piala Dunia sepak bola pada November - telah membuat kemajuan signifikan sejak pembukaan Kantor ILO di sana pada April 2018.
Baca Juga: PBB dan Rusia Membahas Pelaksanaan Ekspor Komoditas Pangan dan Pupuk
Kepala Eksekutif Qatar 2022 Nasser Al Khater mengatakan pada hari Kamis bahwa negara itu telah menghadapi banyak kritik yang tidak adil atas tuan rumah Piala Dunia yang tidak didasarkan pada fakta.
Laporan ILO juga menunjukkan kekhawatiran tentang tuduhan kerja paksa di beberapa bagian China.
Hal ini merujuk pada sebuah laporan yang dikeluarkan oleh kantor hak asasi manusia PBB pada 31 Agustus yang mengatakan "pelanggaran hak asasi manusia yang serius" telah dilakukan di China dan bahwa penahanan orang Uyghur dan Muslim lainnya di Xinjiang dapat merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
China dengan keras membantah tuduhan itu dan bulan lalu meratifikasi dua konvensi menentang kerja paksa.
