Sumber: Channel News Asia | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - LYON. Permintaan bantuan dari junta Myanmar untuk melawan terorisme resmi ditolak oleh badan kepolisian global pada Kamis (10/2). Interpol menegaskan, tidak akan memberikan bantuan kepada negara-negara yang berada dalam masalah politik.
Mengutip Channel News Asia, pada Selasa (8/2), Kementerian Luar Negeri Myanmar yang dipimpin militer meminta berbagai organisasi keamanan internasional untuk bekerjasama memerangi terorisme.
Junta Myanmar menilai lawan politiknya, termasuk pemerintah bayangan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), telah melakukan serangkaian aksi yang berkaitan dengan terorisme.
Baca Juga: ASEAN Berencana Mengundang Perwakilan Non-Politik Myanmar dalam Pertemuan Bulan Ini
Melalui pernyataan resminya, Interpol menegaskan, tidak akan memberikan bantuan untuk permintaan apa pun yang berkaitan dengan masalah politik dalam negeri, termasuk menghadapi lawan politik, pengkritik pemerintah, atau dalam konteks kudeta.
Menteri Luar Negeri Wunna Maung Lwin, yang ditunjuk militer, telah menuduh NUG, Komite yang Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), dan Tentara Pertahanan Rakyat (PDF) melakukan tindakan teroris seperti pembunuhan warga sipil tak berdosa dan staf pemerintah.
Bukan cuma itu, junta juga menuduh para kelompok pro demokrasi itu telah merusak bangunan umum, seperti sekolah, rumahsakit, dan jembatan.
CRPH dibentuk oleh anggota parlemen yang digulingkan tak lama setelah kudeta 1 Februari 2021. NUG kemudian didirikan, diikuti oleh PDF, yang saat ini sedang mengobarkan semangat "Perang Bertahan Rakyat" untuk melawan militer.
Baca Juga: PBB: Myanmar Membutuhkan Bantuan Kemanusiaan Lebih Banyak
Atas dasar itu, Munna kemudian menghubungi badan kontra-terorisme PBB dan ASEAN, Kepala Polisi ASEAN (ASEANPOL), serta Interpol untuk bersama-sama meredam aksi kelompok yang menentang pemerintahan militer tersebut.
Pernyataan junta terlihat bertolak belakang dengan laporan kelompok pro demokrasi selama ini. Data Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengungkapkan, sudah ada lebih dari 1.500 warga sipil diyakini telah dibunuh oleh tentara Myanmar sejak kudeta dimulai setahun lalu.
Laporan terbaru NUG akhir tahun lalu juga menunjukkan, ada aksi pembantaian di Negara Bagian Kayah Myanmar pada Malam Natal, di mana lebih dari 30 orang, termasuk wanita dan anak-anak, dibunuh dan dibakar di beberapa kendaraan.
Saat ini, NUG sedang berusaha mengumpulkan semua bukti yang ada untuk mencari ganti rugi hukum melalui berbagai saluran internasional, termasuk Pengadilan Kriminal Internasional.
