Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - TEHERAN. Senjata jenis baru diungkap oleh Garda Revolusi Iran. Senjata itu berupa pesawat tak berawak bernama "Gaza".
Pemberitaan itu disiarkan oleh TV pemerintah Iran ketika periode ketegangan memuncak antara Israel dan Palestina minggu lalu.
Menurut laporan tersebut, drone Gaza dapat membawa hingga 13 bom lebih dari 1.200 mil dan memiliki durasi penerbangan 35 jam.
"Kami menyebutnya Gaza sehingga insya Allah bisa menjadi kehormatan abadi bagi mereka yang melawan invasi Zionis," kata Komandan Garda Revolusi Iran, Jenderal Hossein Salami kepada AP pada Jumat (21/5/2021).
Siaran TV pemerintah itu juga mengungkap kemampuan pesawat tak berawak Gaza. Teknologi ini digunakan untuk pengawasan militer, pertempuran, misi pengintaian.
Baca Juga: Serang tempat tinggal warga sipil, Israel dinilai lakukan kejahatan perang
Penggunaan lainnya adalah untuk memantau hutan, membantu operasi penyelamatan, dan memberikan bantuan dalam bencana alam seperti banjir dan gempa bumi.
Iran tidak mengakui Israel dan mendukung kelompok militan anti-Israel seperti Hamas Palestina dan Hizbullah Lebanon.
Solusi dua negara
Sementara itu kabar gencatan senjata di jalur Gaza pada Kamis (20/5/2021), disambut baik negara tetangga lainnya. Turki menjadi salah satu negara kawasan yang memberikan reaksi positif atas capaian minggu lalu.
Namun negara itu juga menyerukan perlunya solusi dua negara, untuk memastikan berakhirnya konflik secara permanen.
Baca Juga: Israel dan Hamas Palestina sepakat hentikan pertempuran, ini makna gencatan senjata
Pada Jumat (21/5/2021) Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan Turki mengharapkan komunitas internasional, dan terutama Dewan Keamanan PBB, "untuk bertindak mengakhiri penganiayaan sepenuhnya" terhadap warga Palestina.
"Untuk mencegah terulangnya rasa sakit dan air mata di Palestina, penting untuk memastikan bahwa Israel bertanggung jawab secara internasional atas kejahatannya dan mencabut blokade tidak manusiawi yang diberlakukan di Gaza," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Turki.
