Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Amerika Serikat dikabarkan berencana memasok militer Ukraina dengan cluster bomb atau bom tandan untuk memperkuat kemampuan tempur sekutunya itu. Langkah ini langsung disambut kritik oleh para aktivis HAM.
Melansir Reuters, pihak Gedung Putih mengatakan pengiriman bom tandan ke Ukraina sedang dipertimbangkan secara aktif, tetapi belum ada pengumuman untuk saat ini.
Seorang pejabat Pentagon bulan lalu mengatakan bom cluster akan sangat berguna bagi Ukraina, tetapi mereka belum disetujui untuk Kyiv karena pembatasan kongres dan kekhawatiran di antara sekutu.
Untuk mengirim bom cluster ke Ukraina, Presiden Joe Biden harus menandatangani surat pengecualian, mirip dengan yang ditandatangani saat mengekspor teknologi serupa ke Korea Selatan pada tahun 2021.
Baca Juga: Ukraina Minta AS Sediakan Bom Cluster untuk Memperkuat Drone
Menurut sumber yang dekat dengan kabar ini, paket bantuan militer terbaru itu juga akan mencakup amunisi untuk Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (Himars), kendaraan tempur Bradley dan pengangkut personel lapis baja Stryker. Totalnya bernilai sekitar US$500 juta.
Human Rights Watch (HRW) pada hari Kamis (6/7) telah meminta Rusia dan Ukraina untuk berhenti menggunakan bom cluster, serta mendesak AS untuk tidak memasoknya ke Ukraina.
Dalam laporannya, HRW mengatakan bahwa pasukan Rusia dan Ukraina telah menggunakan senjata tersebut selama perang dan menewaskan warga sipil di Ukraina.
Baca Juga: Militer Rusia berhasil jinakkan lebih dari 580 ranjau darat AS di daratan Laos
Bom cluster dilarang oleh lebih dari 120 negara karena jangkauannya yang acak dan bisa membahayakan warga sipil.
Bom jenis ini berbentuk selongsong besar yang di dalamnya terdapat ratusan bom kecil. Bom-bom kecil itu tersebar ketika dijatuhkan dari pesawat dan jatuh di wilayah yang luas.
Dalam beberapa kasus, bom kecil yang jatuh tidak langsung meledak dan berubah menjadi ranjau darat. Banyak dari bom itu baru meledak ketika perang usai dan mengenai warga sipil.
